Tim Pengajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Perjanjian Hibah, Pinjam Meminjam, Kuasa, Penanggungan, dan Perdamaian. Tim Pengajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Perjanjian Hibah

Hibah Pengertian (Ps. 1666 KUHPerdata) “suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang guna keperluan di penerima hibah yang menerima penyerahan itu” Beban dan Syarat dibedakan antara “beban” dan “syarat” Syarat  dapat memilih Beban  tidak dapat menghindarinya

Hibah lanj. Kecakapan untuk memberi dan menerima hibah. Pemberi hibah  dewasa dan sehat pikirannya. Cara menghibahkan Benda tak bergerak  dengan akta notaris (1682 KUHPerdata) Benda bergerak  dengan penyerahan secara nyata (Ps. 1687 KUHPerdata)

Hibah lanj. Penghapusan Hibah Dimungkinkan utk menarik kembali atau menghapuskan : Tdk dipenuhinya syarat penghibahan; Penerima hibah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengancam jiwa pemberi hibah, atau kejahatan lainnya; Penerima hibah menolak memberi tunjangan nafkah pada si penghibah setelah ia jatuh miskin.

Perjanjian Pinjam meminjam

Pinjam Meminjam Pengertian (Ps. 1754 KUHPerdata) “Perjanjian dimana pihak yg satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yg habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yg belakangan ini akan mengembalikan jumlah yg sama dari macam dan keadaan yg sama pula” Kewajiban orang yang meminjamkan (Ps. 1759 KUHPerdata) Orang yg meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Pinjam Meminjam lanj. Kewajiban peminjam (Ps. 1763 KUHPerdata) Siapa yg menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Tentang meminjamkan dengan bunga Ps. 1765 KUHPerdata. adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian. Ps. 1767 KUHPerdata Ada bunga menurut UU dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut UU (LN. Th 1848 No. 22 )  6 % Bunga yg diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut UU.

Perjanjian kuasa

Pasal 1792KUHPerdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Prof. Subekti memberikan batasan dari “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau “menelurkan” suatu “akibat” hukum. Artinya tidak semua urusan yang diwakilkan merupakan pemberian kuasa, misalnya menyuruh seseorang untuk mewakili dirinya menghadiri resepsi pernikahan bukan merupakan tindakan pemberian kuasa.

Sifat dari pemberian kuasa ini adalah “perwakilan”, dimana penerima kuasa bertindak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang yang memberikan kuasa, atau dengan kata lain penerima kuasa mewakili si pemberi kuasa.

Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu; dengan pembuatan akta resmi, misalnya akta notaris, akta yang dilegalisir di kepaniteraan pengadilan, akta di bawah tangan, surat biasa, bahkan dapat juga diberikan dalam bentuk kuasa lisan (Pasal 1793 ayat 1 KUHPerdata); secara diam-diam, terjadi dengan sendirinya tanpa persetujuan terlebih dahulu (Pasal 1793 ayat 2 KUHPerdata), misalnya dalam hal zaakwaarneming.

Surat Kuasa dapat dibuat dalam bentuk sebagaimana dijelaskan di bawah ini: Kuasa khusus, yang berisi tugas tertentu yaitu pemberi kuasa hanya menyuruh si kuasa untuk melaksanakan suatu atau beberapa hal tertentu saja, misalnya untuk menjual sebuah mobil, atau untuk menggugat seseorang tertentu saja (Pasal 1795 KUHPerdata); Kuasa umum, yang mengandung isi dan tujuan untuk melakukan tindakan- tindakan pengurusan barang-barang harta kekayaan si pemberi kuasa. Si kuasa diberi tugas untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan pemberi kuasa; Kuasa istimewa, yaitu suatu kuasa yang sangat khusu secara tegas menyebutkan satu persatu tindakan apa yang harus dilakukan oleh si kuasa. Kuasa Istimewa ini tertutama meliputi penjualan barang, mengadakan hipotik, memperbuat perjanjian damai, pengakuan tau untuk melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan hak milik mutlak (Pasal 1776 KUHPerdata); Kuasa perantara, yaitu kuasa yang hanya jadi penghubung antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga.

Penerima kuasa Pemberi kuasa Melaksanakan kuasa. Memenuhi perikatan yang telah dilakukan oleh kuasa. Menyelesaikan segala urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul kerugian. Mengembalikan persekot dan biaya yang dikeluarkan penerima kuasa dalam melakukan kuasa Bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul akibat kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya. Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa sehubungan dengan kerugian selama menjalankan kuasa, sepanjang penerima kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati. Memberikan laporan kepada pemberi kuasa Membayar bunga atas persekot-persekot yang telah dibayarkan oleh penerima kuasa Bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh “kuasa substitusi” (Pasal 1803 KUHPerdata) dengan ketentuan: apabila pengangkatan “kuasa substitusi” tidak diperbolehkan atau tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa. Jika penerima kuasa memiliki hak untuk menunjuk penggantinya, tapi tidak menyebutkan penggantinya tersebut. Jika seorang kuasa diangkat oleh beberapa orang, maka masing-masing pemberi kuasa adalah bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu. Membayar bunga atas uang pokok yang dipakai untuk keperluannya sendiri, terhitung sejak uang tersebut digunakan. Besarnya bunga adalah 6 % per tahun (bungan moratorium)

Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan upah (diatur dalam perjanjian kuasa) atau dengan cuma-cuma (om niet). Dalam hal upah tidak diatur, maka kuasa tidak boleh meminta upah melebihi seroang wali Pasal 411 KUHPerdata. ”semua wali,..., diperbolehkan memperhitungkan sebagai upah tiga per seratus daripada segala pendapatan, dua per seratus daripada segala pengeluaran dan satu setengah per seratus daripada jumlah- jumlah uang modal yang mereka terima,...”

Kuasa dapat diberikan dengan hak substitusi, yaitu hak untuk menunjuk pengganti dari penerima kuasa. Dalam hal kuasa substitusi, terdapat tiga kondisi yang mempengaruhi tanggung jawab penerima kuasa yaitu: jika dalam perjanjian kuasa tidak diatur mengenai hak substitusi, dan penerima kuasa menunjuk orang lain sebagai substitusi; penerima kuasa bertanggung jawab atas orang-orang yang ditunjukknya sebagai pengganti (vide Pasal 1803 KUHPerdata); jika dalam perjanjian kuasa diatur mengenai hak substitusi tanpa penyebutan nama orang yang mendapat hak substitusi, maka penerima kuasa bertanggung jawab atas orang-orang yang ditunjukknya sebagai pengganti; jika dalam perjanjian kuasa ada hak substitusi dengan penyebutan nama orang yang mendapat hak substitusi, maka dalam hal ia menggunakan hak substitusi dan menunjuk orang lain yang namanya disebut dalam prejanjian sebagai penggantinya, maka si penerima kuasa bebas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh penerima kuasa substitusi.

Penerima kuasa memiliki hak retensi (Pasal 1812KUHPerdata) yaitu hak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa selama pemberi kuasa belum melaksanakan kewajiban-kewjibannya. Perjanjian kuasa akan berakhir bila: (1) pemberi kuasa menarik kembali kuasanya; (2) penerima kuasa memberikan pemberitahuan penghentian kuasa; dan (3) pemberi kuasa jatuh pailit, meninggal atau pengampu pemberi kuasa meninggal.

Perjanjian penanggungan

Perjanjian Penanggungan Utang Pengertian (Ps. 1820 KUHPerdata) “suatu perjanjian di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.” Ps. 1826 KUHPerdata. Perikatan-perikatan para penanggung berpindah pada ahli waris-ahli warisnya.

Definisi Ps. 1820 BW  “accesoir” “artinya eksistensi/ adanya penanggungan bergantung pada perikatan pokok. Apabila persetujuan pokok berakhir, berakhir pula persetujuan penanggungan. Pasal 1821 : Walaupun persetujuan pokok dapat dibatalkan (misalkan debitur belum dewasa), pihak ketiga boleh juga memberi tanggungan.

Akibat Penanggungan Akibat penanggungan : Antara kreditur dan penanggung Antara debitur dan penanggung Antara para penanggung

ANTARA KREDITUR DAN PENANGGUNG Ps. 1831 BW “Penanggung tidak wajib untuk membayar kepada kreditur kecuali setelah semua harta benda debitur disita lebih dulu dan di jual untuk melunasi hutangnya dan ternyata tidak cukup.”

Pengecualiannya Ps. 1832 BW Ps. 1833 Ps. 1834 BW “kreditur tidak diwajibkan untuk menyita dan menjual lebih dahulu harta benda milik debitur kecuali dalam hal ia diminta oleh penggung pada waktu penanggung dituntut di pengadilan. Ps. 1834 BW “penanggung harus menunjukan kepada kreditur, harta debitur yang dapat disita.”

ANTARA DEBITUR DAN PENANGGUNG Ps. 1839 BW “yang dibayar oleh penanggung kepada kreditur dapat dituntut kembali kepada debitur.” Ps. 1840 BW “penanggung yang membayar lunas utang debitur kepada kreditur, menganti demi hukum kedudukan debitur. “

ANTARA PARA PENANGGUNG Ps. 1844 : Beberapa penganggung ... Berhak menuntut kembali, seimbang dengan bagian HAK REGRES Ps. 1293

Hapusnya Penanggungan Ps. 1845 Karena Percampuran utang: Ps. 1846 Karena Penanggung menggunakan tangkisan  Ps. 1847 Karena perbuatan kreditur  Ps. 1848 Karena kreditur secara sukarela menerima pembayaran  Ps. 1849 Karena penundaan pembayaran Ps. 1850

Perjanjian Perdamaian

Definisi : Pasal 1851, Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan. Menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Terima Kasih Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H