1. PERUNDINGAN BERSAMA DAN KETRAMPILAN BERNEGOSIASI
BAMBANG PRIYANTO
SEKJEND
FEDERASI SERIKAT PEKERJA INDUSTRI SEMEN INDONESIA
F SP ISI
Bambang Priyanto

2. Perundingan Bersama & Kesepakatan Bersama
“PERUNDINGAN BERSAMA PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN UPAYA MUSYAWARAH ANTARA PIHAK PEKERJA ATAU SP / SB DI SATU SISI DAN PIHAK PENGUSAHA / MANAJEMEN DISISI LAIN. UNTUK MAKSUD TERSEBUT DIPERLUKAN KETERAMPILAN MELAKUKAN NEGOSIASI DAN SIKAP YANG TEPAT”.
F SP ISI
Bambang Priyanto

3. ALASAN HUKUM PKB
Pasal UU No. 13 / 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Kepmenakertrans Nomor : Kep.48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
F SP ISI
Bambang Priyanto

4. PENGERTIAN PKB
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara SP / SB atau beberapa SP / SB yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
(Pasal 1, point 2, Kepmenakertrans No.48/2004)
F SP ISI
Bambang Priyanto

5. PEMBUATAN PKB
PKB dibuat oleh SP / SB yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
Perundingan PKB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
Tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
Jika bahasa asing harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
F SP ISI
Bambang Priyanto

6. Jika Perundingan PKB Mengalami Deadlock
Penyelesaiannya melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
(Pasal 117 UU No.13/2003)
F SP ISI
Bambang Priyanto

7. Jumlah PKB dan Yang Berhak Mewakili P/B
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku bagi seluruh P / B di perusahaan;
Bila di satu perusahaan hanya terdapat satu SP/SB, maka ia berhak mewakili P / B dalam perundingan PKB apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh P / B di perusahaan ybs, bila kurang harus telah mendapat dukungan lebih dari 50% dari jumlah seluruh P / B di perusahaan melalui pemungutan suara.
F SP ISI
Bambang Priyanto

8. Bila Jumlah Dukungan Kurang & SP/SB Lebih Dari Satu
SP/SB yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk berunding dengan Pengusaha setelah melampaui 6 bulan;
Bila terdapat SP / SB lebih dari satu, yang berhak berunding adalah SP / SB yang memiliki anggota lebih dari 50%, bila dua2nya kurang – dapat berkoalisi sehingga mencapai lebih dari 50%;
Keanggotaan SP / SB harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).
F SP ISI
Bambang Priyanto

9. Pemungutan Suara dan Masa Berlaku
Diselenggarakan oleh panitia wakil-wakil P / B dan SP / SB disaksikan oleh pejabat;
Masa berlaku PKB paling lama 2 tahun, dapat diperpanjang satu tahun atas dasar kesepakatan tertulis Pengusaha dan SP / SB;
Perundingan pembaharuan dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhir PKB yang sedang berlaku;
Bila belum tercapai kesepakatan, PKB lama tetap berlaku paling lama satu tahun.
F SP ISI
Bambang Priyanto

10. ISI PKB PKB paling sedikit memuat : Hak dan kewajiban Pengusaha;
Hak dan kewajiban SP / SB serta P / B;
Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; dan
Tanda tangan para pihak.
Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika bertentangan maka batal demi hukum dan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F SP ISI
Bambang Priyanto

11. Hubungan Perjanjian Kerja Dengan PKB
Perjanjian Kerja tidak boleh bertentangan dengan PKB.
Jika bertentangan batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam PKB.
Dalam hal Perjanjian Kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam PKB maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam PKB.
F SP ISI
Bambang Priyanto

12. Larangan Penggantian PKB Dengan PP
Pengusaha dilarang mengganti PKB dengan PP selama di perusahaan ybs masih ada SP / SB;
Bila tidak ada lagi SP / SB dan PKB diganti PP, maka ketentuan PP tidak boleh lebih rendah dari PKB;
Bila SP / SB bubar atau pengalihan kepemilikan, PKB tetap berlaku hingga masa berakhirnya.
F SP ISI
Bambang Priyanto

13. PKB Perusahaan Merger
Bila terjadi merger dan masing-masing perusahaan memiliki PKB, yang berlaku adalah PKB yang isinya lebih menguntungkan P / B;
Bila terjadi merger hanya ada satu PKB, maka PKB yang berlaku berasal dari perusahaan yang telah memiliki PKB.
F SP ISI
Bambang Priyanto

14. Mulai berlaku pada hari penanda-tanganan kecuali ditentukan lain.
Berlakunya PKB
Mulai berlaku pada hari penanda-tanganan kecuali ditentukan lain.
F SP ISI
Bambang Priyanto

15. Pendaftaran PKB dimaksudkan untuk :
Pengusaha mendaftarkan PKB kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Pendaftaran PKB dimaksudkan untuk :
sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan.
Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB.
F SP ISI
Bambang Priyanto

16. PENDAFTARAN PKB
Pengajuan PKB harus melampirkan naskah PKB yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan SP/SB.
F SP ISI
Bambang Priyanto

17. PENDAFTARAN PKB
Pengusaha, SP / SB dan P / B wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB.
Pengusaha dan SP / SB wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh P / B.
F SP ISI
Bambang Priyanto

18. Perundingan PKB Belum Selesai
Para pihak dapat menjadwal kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal;
Masih gagal juga, para pihak harus membuat pernyataan tertulis memuat:
Materi yang belum dicapai kesepakatan,
Pendirian para pihak,
Risalah perundingan,
Tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak,
Salah satu pihak atau para pihak melaporkan ke Depnakertrans sesuai tingkatan,
f. Terdapat pilihan penyelesaian: Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrasi.
F SP ISI
Bambang Priyanto

19. Pilihan Penyelesaian
Para pihak tidak memilih Konsiliasi dan Arbitrasi, maka Mediator HI Disnaker yang menangani,
Mediator HI membuat anjuran tertulis, apabila para pihak tidak menerimanya, maka atas kesepakatan para pihak, Mediator HI melaporkan kepada Menteri untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian,
Laporan Mediator HI memuat: materi yang belum disepakati, pendirian para pihak, kesimpulan perundingan, dan pertimbangan & saran penyelesaian,
F SP ISI
Bambang Priyanto

20. Pilihan Penyelesaian
Menteri dapat menunjuk pejabat untuk melakukan penyelesaian pembuatan PKB,
Apabila tidak tercapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di daerah hukum tempat P/B bekerja atau domisili Perusahaan yang wilayah hukumnya melebihi satu wilayah hukum.
F SP ISI
Bambang Priyanto

21. Bipartit/Musyawarah/Mufakat
MEKANISME PENYELESAIAN PHI
KASASI MAHKAMAH AGUNG
Peninjauan Kembali MA
PK MA
Pengadilan PHI
Mediasi
Arbitrase
Konsiliasi
TDK SEPAKAT
Bipartit/Musyawarah/Mufakat
(Risalah Rapat)
BERSELISIH
Pengusaha/
MGT
Hak, Kepentingan, PHK,
Antar SP/SB
P/B
F SP ISI
Bambang Priyanto

22. Ketentuan Peralihan, Sanksi dan Penutup
PKB yang ada berdasarkan PMTK No. Per-01/Men/1985 masih berlaku sampai berakhirnya PKB tersebut;
Barang siapa melanggar dikenakan sanksi sesuai dengan UU 13/2003;
Dengan ditetapkannya Kepmen 48/2004 ini, maka Permenakertranskop No. Per-02/Men/1978, PMTK No. Per-01/Men/1985, dan Kepmenaker No. Kep-97/Men/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.
F SP ISI
Bambang Priyanto

23. PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
PERUNDINGAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
F SP ISI
Bambang Priyanto

24. Yang Dilakukan Sebelum Perundingan Bersama
Keinginan untuk memasuki tahap negosiasi;
Ada wilayah-wilayah potensial yang dapat dijadikan konsesi;
Kedua belah pihak mempunyai wewenang untuk menyesuaikan posisi mereka;
Masing-masing pihak telah mempersiapkan secara cermat posisi negosiasinya.
F SP ISI
Bambang Priyanto

25. Empat Tahap Perundingan Bersama
Persiapan, mencakup penentuan sasaran dan prioritas, mengumpulkan informasi, dan menentukan strategi yang akan digunakan.
Diskusi, menandakan dimulainya proses perundingan bersama.
F SP ISI
Bambang Priyanto

26. Empat Tahap Perundingan Bersama
Perundingan (Tawar-Menawar), mencakup ajuan proposal atau usulan, penawaran konsesi dan mengarah pada suatu kesepakatan.
Penutup dan Kesepakatan, kedua belah pihak secara aktif mencari posisi menang-menang dan mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima bersama.
F SP ISI
Bambang Priyanto

27. Kondisi dan Suasana Perundingan
Kondisi dan suasana sebelum memulai perundingan.
Kesiapan bahan awal.
Suasana dan kenyamanan tempat.
Dukungan sekretariat.
F SP ISI
Bambang Priyanto

28. Persiapan Perundingan Yang Baik
Penentuan tim perunding;
Tata tertib perundingan;
Strategi perundingan bersama;
Kiat-kiat untuk melancarkan perundingan;
Teknik komunikasi dalam perundingan bersama;
Pengaturan tempat duduk dan ruangan;
Masalah-masalah yang dihadapi dalam perundingan bersama;
Win-win solution.
F SP ISI
Bambang Priyanto

29. Penentuan Tim Perunding
Pengusaha dan SP/SB menunjuk Tim Perunding sesuai kebutuhan masing masing paling banyak 9 (sembilan) orang dengan kuasa penuh;
SP/SB yang tidak terwakili dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada Tim Perunding sebelum dimulai perundingan.
F SP ISI
Bambang Priyanto

30. Tata Tertib Perundingan
Tujuan pembuatan Tatib;
Susunan Tim Perunding;
Ketua tim perunding dan juru bicara;
Lamanya masa perundingan;
Materi perundingan;
Tempat perundingan;
Tata-cara perundingan;
Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;
Sahnya perundingan;
Biaya perundingan.
F SP ISI
Bambang Priyanto

31. Strategi Perundingan Bersama
Bicara fakta;
Melakukan kontrol diri;
Katakan kebenaran;
Meminta lebih dari yang diharapkan;
Usahakan penawaran akhir berhasil;
Bersikap tegas untuk persoalan khusus;
Tanyakan bukti;
Waktu bertindak secara hati-hati;
Mengambil keuntungan dari waktu istirahat.
F SP ISI
Bambang Priyanto

32. Teknik Komunikasi Dalam Perundingan Bersama
Mengefektifkan komunikasi;
Memahami prinsip negosiasi;
Menarik perhatian mitra berunding;
Mengatasi perbedaan pendapat;
Mencari win-win solution.
F SP ISI
Bambang Priyanto

33. Prinsip Negosiasi Dalam Perundingan Bersama
Memisahkan masalah bisnis dari soal pribadi;
Negosiasi kepentingan, bukan posisi;
Kesepakatan untuk keuntungan bersama;
Menggunakan standar;
Menghitung untung rugi.
F SP ISI
Bambang Priyanto

34. Pengaturan tempat duduk dan ruangan
Para pihak berhadapan;
Posisi duduk Ketua Tim Perunding / Juru Bicara ditengah diapit oleh Anggota Tim;
Ruangan diupayakan terisolir dari berbagai macam gangguan dan bersuasana nyaman;
Dilengkapi dengan flipchart / whiteboard.
F SP ISI
Bambang Priyanto

35. Kiat-Kiat Untuk Melancarkan Perundingan
Delapan strategi menarik perhatian komunikan :
Merumuskan sasaran komunikasi dan antisipasi prospek.
Mengenali komunikan.
Mengenali diri sebagai komunikator.
Menempatkan komunikasi dalam konteks pembicaraan.
Menumbuhkan keyakinan komunikan.
Menyenangkan komunikan.
Memilih tempat dan waktu yang tepat.
Mengantisipasi komunikan.
F SP ISI
Bambang Priyanto

36. Kiat-Kiat Untuk Melancarkan Perundingan
Delapan Strategi Mengatasi Perbedaan Pendapat :
Menahan diri dan menahan emosi.
Mendengarkan orang lain bicara.
Memberi rasa empati.
Berbicara secara lembut.
Membahas masalah yang bukan bersifat pribadi.
Membahas masa depan bukan mempermasalahkan masa lalu.
Memilah bagian yang disepakati.
Selalu membuka pintu untuk berdialog.
F SP ISI
Bambang Priyanto

37. Jangan mengadakan perundingan bersama jika …
Anda tidak memiliki kekuatan berunding;
Anda tidak memiliki sesuatu untuk dirundingkan;
Sasaran yang lebih luas dapat menjadi praduga yang salah;
Anda tidak mempersiapkan dengan baik;
Anda tidak mengetahui secara tepat apa yang anda inginkan.
F SP ISI
Bambang Priyanto

38. Masalah-Masalah Dalam Proses Perundingan Bersama
Kondisi dan sikap Pengusaha.
Kondisi dan sikap SP/SB.
Fasilitasi Pemerintah.
Pengaruh lingkungan.
Kondisi dan suasana perundingan.
F SP ISI
Bambang Priyanto

39. Sikap Pengusaha
Masih terdapat Pengusaha / Manajemen yang apriori atau mencurigai SP/SB.
Ada Pengusaha / Manajemen kurang memberi perhatian pada masalah ketenagakerjaan dan menyerahkan bulat-bulat kepada manajemen HRD.
Manajemen yang juga pemilik modal (bukan manajemen profesional), cenderung untuk konsentrasi kepada produksi, sehingga selalu kurang perhatian kepada perbaikan kesejahteraan pekerja.
F SP ISI
Bambang Priyanto

40. Kecenderungan Perunding Pengusaha
Kurang memahami persepsi pekerja.
Kurang memperhatikan kondisi pekerja.
Tidak sabar mendengar.
Tertutup/tidak transparan.
Sikap defensif/membela diri.
Cepat tersinggung.
Sukar mengendalikan emosi.
Arogansi kekuasaan.
F SP ISI
Bambang Priyanto

41. Kondisi SP/SB
Tenaga tingkat atas dan atau yang gajinya besar pada umumnya enggan masuk SP/SB.
Banyak pekerja yang merasa tidak cukup waktu masuk SP/SB.
Banyak pekerja yang enggan masuk SP karena :
takut dimusuhi manajemen.
dibayangi pengalaman masa lampau.
F SP ISI
Bambang Priyanto

42. Ciri Perunding SP/SB Pendidikan pada umumnya rendah.
Persepsi dan wawasan sempit.
Kemampuan dan diplomasi berunding terbatas.
Pemimpin populer dan pemimpin berkualitas.
Tuntutan jangka pendek.
Sikap curiga atau apriori terhadap pengusaha.
Perasaan inferior dan over kompensasi.
F SP ISI
Bambang Priyanto

43. Fasilitasi Pemerintah
Keterbatasan tenaga dan kemampuan memberi penjelasan.
Keterbatasan buku-buku pedoman dan petunjuk.
Kecenderungan menjadi beban pengusaha.
F SP ISI
Bambang Priyanto

44. Pengaruh Lingkungan Intervensi aparat keamanan
Intervensi LSM berbajukan membela buruh.
Intervensi SP/SB luar negeri.
Intervensi politik.
F SP ISI
Bambang Priyanto

45. WIN-WIN SOLUTION Memperluas alternatif pilihan.
Menguraikan manfaat untuk kedua belah pihak.
Memilah bagian yang disepakati.
Tetap membuka pintu dialog :
Tidak ada perundingan yang gagal, akan tetapi keputusan yang tertunda.
F SP ISI
Bambang Priyanto

46. Best Practices
Contoh-contoh redaksional dalam PKB dari masa ke masa yang dimuat dalam PKB Perusahaan-Perusahaan:
Luasnya / Jangkauan / Batas-batas / Ruang Lingkup / Perjanjian;
Status / Jenis Hubungan Kerja Pekerja/Buruh.
F SP ISI
Bambang Priyanto

47. “Luasnya / Jangkauan / Batas-batas / Ruang Lingkup / Perjanjian”
Pengusaha dan Serikat Buruh menyetujui bahwa Perjanjian Perburuhan ini terbatas mengenai hal hal yang umum saja seperti tertera dalam Perjanjian ini; Perusahaan dan SB tetap mempunyai hak-hak lain yang diatur oleh Peraturan Perundangan yang berlaku. (GOODYEAR INDONESIA)
Telah dimengerti dan disetujui oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja bahwa Kesepakatan Kerja ini terbatas mengenai hal-hal yang umum saja seperti tertera dalam kesepakatan ini dan bahwa, Perusahaan dan Serikat Pekerja tetap mempunyai hak-hak lainnya sesuai dengan atau dilindungi oleh Undang Undang Republik Indonesia. (BANK TOKYO)
F SP ISI
Bambang Priyanto

48. “Luasnya / Jangkauan / Batas-batas / Ruang Lingkup / Perjanjian”
Pengusaha dan Serikat Pekerja menyetujui bahwa Kesepakatan Kerja ini hanya terbatas pada hal yang umum. Pengusaha dan Serikat Pekerja mempunyai hak-hak lain yang diatur atau dilindungi oleh Peraturan Perundangan yang berlaku. (BRIDGESTONE TIRE INDONESIA);
Disetujui dan disepakati bersama bahwa kesepakatan ini terbatas dan hanya berlaku unuk hal-hal yang secara jelas dimuat didalam KKB ini dan bahw Pengusaha, SP dan Pekerja masih tetap memiliki hak-hak dan kewajiban lainnya yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang serta peraturan pemerintah yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan. (SONY)
F SP ISI
Bambang Priyanto

49. “Luasnya / Jangkauan / Batas-batas / Ruang Lingkup / Perjanjian”
Kedua belah pihak menyetujui dan memahami, bahwa dalam Perjanjian diatur hal-hal yang umum secara jelas sebagaimana diuraikan dalam Pejanjian. Pengusaha dan SB tetap mempunyai hak-hak lainnya sebagaimana diatur ataupun dilindungi oleh Undang-undang dan Peraturan-perauran Pemerintah lainnya. (FRIESCHE VLAG INDONESIA)
Telah disetujui dan dimengerti bersama, baik oleh Perusahaan maupun Serikat Buruh, bahwa perjanjian ini secara umum mengatur hal-hal yang tercantum didalamnya, disamping hak-hak Perusahaan dan SB lainnya, tunduk pada Perundang-undangan, Hkum serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (FREEPORT INDONESIA)
F SP ISI
Bambang Priyanto

50. Status / Jenis Hubungan Kerja Pekerja/Buruh
Pekerja Tetap: Adalah Pekerja yang telah menerima surat pengangkatan sebagai pekerja tetap dari Perusahaan;
Pekerja Dalam Waktu Tertentu: Adalah Pekerja yang dipekerjakan untuk waktu tertentu sesuai UU 13/2003 dan Kepmen 100/2004;
Kesepakatan Kerja Bersama ini tidak berlaku terhadap Pekerja yang syarat-syarat kerjanya diatur tersendiri di dalam suatu perjanjian kerja perseorangan.
F SP ISI
Bambang Priyanto

51. Status / Jenis Hubungan Kerja Pekerja / Buruh
Berdasarkan azas pengertian per Undang-Undangan di suatu Perusahaan hanya terdapat dua pihak saja, yaitu:
Pihak Pengusaha, menurut istilah Undang-Undang disebut “Majikan” (Pengusaha). Dalam arti kata Pengusaha ini, termasuk juga: Kepala, Pemimpin, atau Pengurus Perusahaan atau Bagian Perusahaan. Mereka tidak tergolong dalam peristilahan “Buruh”.
Pihak Buruh, adalah seluruh Karyawan tetap dari Perusahaan yang bersangkutan, kecuali mereka yang tersebut dalam butir (1);
Yang tergolong dalam butir (1) di Perusahaan adalah:
Para Pejabat Assisten Section Manager dan para Pejabat yang lebih tinggi;
Sekretaris Presiden Direktur, anggauta Staf Khusus, Seksi Accounting, Seksi Personalia termasuk Bagian Keamanan.
F SP ISI
Bambang Priyanto

52. Status / Jenis Hubungan Kerja Pekerja/Buruh
Perusahaan hanya mengenal satu status kepegawaian, yakni pegawai tetap yang diangkat sesudah menjalani masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan;
Jika diperlukan perusahaan dapat mempekerjakan pegawai dalam waktu tertentu yang hubungan kerjanya diatur dengan perjanjian tersendiri.
F SP ISI
Bambang Priyanto

53. Status / Jenis Hubungan Kerja Pekerja/Buruh
Perusahaan pada dasarnya hanya mengenal satu hubungan kerja yakni Pekerja Untuk Waktu Tidak Tertentu yang diangkat menjadi pekerja tetap setelah dinyatakan lulus menjalani masa percobaan 3 (tiga) bulan;
Jika diperlukan Perusahaan dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Untuk Waktu Tertentu yang syarat-syarat kerjanya diatur secara khusus.
F SP ISI
Bambang Priyanto

54. Status / Jenis Hubungan Kerja Pekerja/Buruh
UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2):
Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu;
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud di atas di dasarkan atas:
jangka waktu; atau
selesainya suatu pekerjaan tertentu.
F SP ISI
Bambang Priyanto

55. Pedoman Pelatihan Serikat Pekerja, Manuel Dia (PSP);
Literatur :
Perundingan Bersama, Standar ILO dan Prinsip Badan Penasehat, Bernard Gernigon;
Pedoman Pelatihan Serikat Pekerja, Manuel Dia (PSP);
UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
Kepmenakertrans No. 48/2004
Kepmenakertrans No. 100/2004
F SP ISI
Bambang Priyanto