2. 1.ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN 2.ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN 3.ANGGARAN SEBAGAI ALAT KEBIJAKAN FISKAL 4.ANGGARAN SEBAGAI ALAT POLITIK 5.SEBAGAI ALAT KOORDINASI DAN KOMUNIKASI 6.SEBAGAI ALAT MOTIVASI 7.ALAT UNTUK MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK

3. 1.Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan 2.Anggaran mencakup jangka waktu tertentu, mis, satu atau beberapa tahun 3.Anggaran berisi komitmen/kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan 4.Usulan anggaran disetujui oleh pihak yang labih tinggi dari penyusun anggaran 5.Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

4. 1.Demokratis,penyusunan anggaran harus mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat 2.Adil,anggaran harus diarahkan bagi kepentingan orang banyak 3.Transparan, proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran harus diketahui wakil rakyat 4.Bermoral tinggi, pengelolaan anggaran berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku 5.Berhati – hati,selalu berprinsip bahwa sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya 6.Akuntabel, harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat kepada rakyat.

5. JENISKARAKTERISTIKKEUNGGULANKELEMAHANCONTOH TRADITIONAL BUDGETING (LINE ITEM BUDGETING) INCREMENTAL BUDGETING PLANNING PROGRAMMING BUDGETING SYSTEM ZERO BASED BUDGETING PERFORMANCE BUDGETING MEDIUM TERM BUDGETING FRAMEWORK

6. JIKA TERJADI SURPLUS, DISTRIBUSI AKAN MENJADI PERMASALAHAN TAMBAHAN JIKA TERJADI DEFISIT, PROSES PEMBELANJAAN MENJADI PEKERJAAN TAMBAHAN

7. 1.HARGA MINYAK BUMI DI PASAR INTERNASIONAL 2.KUOTA PRODUKSI MINYAK MENTAH YANG DITENTUKAN OLEH OPEC 3.PERTUMBUHAN EKONOMI 4.INFLASI 5.SUKU BUNGA 6.NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP MATA UANG ASING

8. 1.PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 2.BELANJA NEGARA 3.KESEIMBANGAN PRIMER 4.SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN 5.PEMBIAYAAN

9. 1.IURAN ANGGOTA, 2.SUMBANGAN YG SAH MENURUT HUKUM BERUPA UANG, BARANG, FASILITAS, PERALATAN ATAU JASA 3.BANTUAN DARI ANGGARAN NEGARA YG DIBERIKAN SECARA PROPORSIONAL KPD PARPOL YG MENDAPATKAN KURSI DI DPR 4.SUMBANGAN DARI ANGGOTA DAN BUKAN ANGGOTA YG SAH MENURUT HUKUM PALING BANYAK SENILAI Rp.200JUTA/TAHUN. 5.SUMBANGAN DARI BADAN USAHA YANG SAH MENURUT HUKUM PALING BANYAK SEBESAR Rp.800 JUTA/TAHUN

10. 1.PENERIMAAN DANA KAMPANYE 2.PENGELUARAN DANA KAMPANYE 3.SALDO DANA KAMPANYE

11. REALISASI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

14. 1.Mengembangkan produk /jasa berkualitas tinggi dengan cara mengurangi biaya 2.Total Quality Control 3.Melalui perencanaan, pengendalian dan perbaikan kualitas 4.Dimulai dari pucuk pimpinan organisasi, kemana organisasi dibawa.

16. Kegiatan Utama Tahapan persiapanProses pelaksanaan Tahapan penyelesaian Pencairan anggaran (pengeluaran ) 1.Membuat prosedur dan formulir 2.Membuat anggaran kas Belanja barang, jasa dan modal 1.Pengumpulan bukti untuk pencatatan 2.Tata prosedur pencatatan barang dan modal 3.Pelaporan aktivitas jasa Realisasi pendapatan 1.Menghitung potensi 2.Membuat regulasi untuk prosedur dan formulir Penagihan dan pengumpulan pendapatan 1.Rekapitulasi relisasi pendapatan 2.Pengenaan sanksi dan insentif Pelaksanaan program 1.Membentuk tim 2.Membentuk tata aturan dan pembagian beban kerja Pelaksanaan pekerjaan 1.Penyelesaian produk/ jasa

18. 1.Pajak,jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut. 2.Pembebanan langsung kepada masyarakat, yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut

19. 1.Listrik 2.Gas bumi 3.Transportasi 4.Pendidikan 5.Kesehatan 6.Air bersih 7.Sarana rekreasi 8.Perumahan rakyat 9.Jalan tol

20. 1.Meluluskan kontrak yang tidak sesuai dengan standar kualitas & kuantitas 2.Mengabulkan klaim fiktif akibat kerugian pengangkutan 3.Menerima tawaran yang rendah, kemudian memalsukan harga 4.Menunda pembayaran untuk menerima uang suap 5.Membeli komoditas dalam kondisi darurat 6.Mempengaruhi seseorang pengambil keputusan demi memperoleh kontrak.

21. Perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dalam cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik

22. 1.Ekonomi, bagaimana memperoleh barang /jasa dengan spesifikasi dasar waktu serta harga terendah tanpa mengabaikan kualitas. 2.Subsitusi impor, mendorong pertumbuhan indistri lokal, dengan memberikan pilihan kepada pemasok lokal, sehingga membatasi pembelian pada perusahaan asing. 3.Pengembangan persaingan, memberikan kesempatan yang sama bagi para pemasok yang memenuhi kualifikasi untuk bersaing dalam mencapai kontrak publik. 4.Dimensi penataan, menciptakan good governance yang konsisten, transparan adil, cepat menyelesaikan keluhan/perselisihan, serta menjaga akuntabilitas. 5.Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, osp bertanggungjawab atas semua mekanisme pengadaan barang/jasa serta kegagalan kontraktor. 6.Perlindungan lingkungan, menciptakan jiwa sadar lingkungan, produksi didasarkan pada kriteria perlindungan lingkungan, menjaga sumber daya alam dan penggunaan bahan daur ulan g.

23. Mensyaratkan seluruh pegawai pengadaan barang dan jasa publik untuk menjaga keterpaduan standar yang tidak dapat disangsikan dalam menjalin hubungan bisnis baik keluar maupun kedalam organisasi yang dipekerjakan, tidak memanfaatkan organisasinya demi keuntungan pribadi, mempraktekkan standar etika tertinggi, dan tidak melakukan praktek korupsi dan kecurangan

24. Organisasi yang mengikuti tender pengadaan barang/jasa publik harus memenuhi sistim dokumentasi yang terdiri dari : 1.Manual kualitas (Quality Manual), pernyataan kebijakan mulai dari prakualifikasi, pembelian, penyimpanan, pendistribusian,pelaksanaan, pemeliharaan,, evaluasi, dan pengajuan amandemen apabila dibutuhkan. 2.Standar Prosedur Pelaksanaan (Standard Operating Procedures = SOP ), ditail seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, berisi langkah – langkah kegiatan, pencatatan yang disetujui, format pelaporan, keterangan tentang operasinal organisasi, tata letak dan siapa yang bertanggung jawab atas konsep penyusunan prosedur. 3.Perubahan Kebijakan Pengawasan (Change Control Policy ), kebijakan untuk mengelola perubahan prosedur dan dokumentasi. 4.Kode Pelaksanaan ( Code of Conduct ) = Aturan pelaksanaan, terdiri dari : a. Pendahuluan dan tujuan b. Tanggung jawab utama c. Tanggung jawab pribadi d. Keselamatan e. Kompetensi profesional f. Kualifikasi dan pengalaman

25. g. Pelaksanaan h. Integritas dan sikap i. Pakaian, kesehatan dan hygiene j. Pengelolaan hubungan k. Standard Operating Procedures l. Perjalanan dan akomodasi m. Kerahasiaan dan konflik kepentingan n. Dokumentasi dan pencatatan o. Kontrak dan terms of reference (TOR) p. Contoh – contoh q. Laporan evaluasi dan inspeksi. r. Penyediaan informasi dan rekomendasi. 5. Petunjuk mengenai konflik kepentingan (Guidelines on Conflict of Interest ), terdiri dari pendahuluan dan tujuan, definisi dan prinsip, pertanggungjawaban kerahasiaan dan ketidakberpihakan/netralitas. 6. Daftar prakualifikasi produk dan organisasi pemasok barang dan jasa, terdiri a.Nama organisasi pelaksana pengadaan barang dan jasa b.Tanda tangan pejabat yang berwenang, c.Nomor referensi dan versi daftar d.Tanggal persiapan daftar e.Nama dan alamat organisasi pemasok barang dan jasa

26. f. Alamat lengkap pemasok g. Produk lengkap, seperti jenis,bentuk,kekuatan dan ukuran barang h. Tanggal prakualifikasi i. Tanggal berakhirnya prakualifikasi j. Tanggal validitas daftar 7. Penyelenggaraan catatan, catatan seluruh operasi harus diselenggarakan dan dijaga dalam bentuk yang sesuai.

27. 1.Penetapan peraturan pelaksanaan anggaran 2.Distribusi anggaran ke masing – masing organisasi/unit 3.Pembuatan pengaturan pengadaan barang dan jasa 4.Penentuan program yang barang dan jasanya perlu dikelola 5.Analisis anggaran pengadaan barang dan jasa 6.Pengumuman pengadaan 7.Proses tendering 8.Pengumuman hasil pengadaan 9.Penandatangan SPK 10.Pengerjaan pengadaan 11.Serah terima barang/jasa 12.Proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa.

28. Pelaporan keuangan sektor publik

29. 1.Pelaporan kinerja, refleksi kewajiban untuk mempresentasekan dan melaporkan kinerja semua aktifitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. 2.Pelaporan keuangan, cerminan dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan oleh organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu.

30. Menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan.

31. 1.Harus menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2.Harus menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya berdasarkan anggaran yang ditetapkan. 3.Harus menyajikan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang dicapai. 4.Harus menyediakan informasi bagaimana osp membiayai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5.Harus menyajikan sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang seperti pungutan pajak dan pinjaman. 6.Harus menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 7.Harus menyajikan perubahan sistim pencatatan dari single entry cash basic menjadi double entry accrual basic.

32. 1.Laporan posisi keuangan 2.Laporan kinerja keuangan 3.Laporan perubahan aset/ekuitas neto 4.Laporan arus kas 5.Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan

34. Suatu proses yang sistematik yang secara objektif terkait evaluasi bukti – bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

36. 1.Segmen laporan keuangan ( laporan pendapatan dan biaya, laporan penerimaan dan pengeluaran kas, serta laporan aset tetap), dokumen permintaan anggaran, dan perbedaan antara realisasi kinerja keuangan serta yang diperkirakan. 2.Pengendalian internal atas ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, seperti ketentuan yang mengatur penawaran, akuntansi, pelaporan bantuan, serta kontrak pemborongan pekerjaan. 3.Pengendalian internal atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aset serta penggunaan sistim berbasis komputer. 4.Ketaatan terhadap peraturan perundangan – undangan yang berlaku dan dugaan kecurangan.

37. Tahun 2015 hasil audit BPK atas 504 LKPD adalah : 1.Opini WTP = 251 LKPD (49,80 % ). 2.Opini WDP = 230 LKPD (45,64 % ). 3.Opini TW = 4 LKPD ( 0,79 % ). 4.Opini TMP = 19 LKPD ( 3,77 % ). Belum menyerahkan laporan sebanyak 16 LKPD, 50 % berasal dari SUMUT, terdiri 1.Kabupaten Batubara 2.Kabupaten Mandailing Natal 3.Kabupaten Nias Barat. 4.Kabupaten Nias Utara. 5.Kabupaten Nias Selatan. 6.Kabupaten Padang Lawas 7.Kabupaten Toba Samosir 8.Kabupaten Tj. Balai.

39. Pengakuan atas tindakan, hasil, keputusan dan kebijakan yang mencakup administrasi, implementasi dan penguasaan dalam ruang lingkup semua penggunaan sumberdaya kepada masyarakat (DPR/DPRD)

40. 1. Penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi. 2. Pembentukan dan penerbitan SK tim penyusunan laporan pertanggungjawaban organisasi. 3. Penyusunan draft laporan pertanggungjawaban organisasi. 4. Pembahasan draft laporan pertanggungjawaban organisasi dgn pimpinan organisasi. 5. Penyelesaian laporan pertgjwban organisasi. 6. Pengajuan laporan pertgjwbn organisasi ke parlemen. 7. Pemaparan laporan pertgjwban ke perlemen. 8. Pembahasan laporan pertgjwban organisasi oleh parlemen. 9. Penilaian dan rekomendasi atas laporan pertgjwban organisasi. 10. Penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi.