1. MODUL 9 PERENCANAAN PARTISIPATIF Makna perencanaan partisipatif Model perencanaan partisipatif Strategi memotivasi partisipasi dan swadaya masyarakat Integrasi perencanaan program dan anggaran Pemanfaatan monografi kecamatan sebagai dasar pengembangan basis data kecamatan Perencanaan partisipatif di kecamatan

2. Perencanaan partisipatif Proses pengkajian dan pemilihan tindakan oleh sekelompok orang untuk memecahkan masalah yang berbasis kesukarelaan untuk berperan dalam rangkaian proses perencanaan. dapat digagas oleh siapa saja dengan bentuk dan waktu yang dibahas dan disepakati di antara peserta perencanaan. dikembangkan atas landasan kesadaran dan kepekaan terjadinya perbedaan dalam kekuasaan atau strata masyarakat.

3. Prinsip Perencanaan Partisipatif Penegasan keutamaan anggota masyarakat dalam rangkaian kegiatan perencanaan. (demokratis) Pendayagunaan pengetahuan dan ketrampilan anggota masyarakat dalam proses perencanaan. (berwawasan kedepan) Pemberdayaan wanita dalam proses perencanaan. (kesetaraan) Pembangunan tanggungjawab masyarakat dalam proses perencanaan. (akuntabilitas dan transparansi) Pengembangan tindakan lokal, dan bukan hanya respons lokal.

4. Pentingnya Perencanaan Partisipatif dapat meningkatkan efisiensi kegiatan pembangunan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan dapat membantu membangun kapasitas masyarakat dapat meningkatkan cakupan pelaksanaan pembangunan. dapat memimpin ke arah penetapan target manfaat pembangunan yang lebih baik dapat membantu menjamin kesinambungan kegiatan pembangunan. dapat membantu memperbaiki status wanita

5. Kritik terhadap perencanaan partisipatif mengakibatkan biaya berupa waktu dan dana; tidak relevan dan merupakan kemewahan dalam situasi kemiskinan. dapat mengganggu keseimbangan hubungan sosial politik yang telah ada, yang pada gilirannya, akan mengancam kontinuitas kegiatan pembangunan.

6. Model Perencanaan Partisipatif 1. Bercorak Birokratis memandang partisipasi sebagai sarana (partisipasi sebagi proses kerjasama). proses yang dilakukan; konsultasi publik dan partisipasi publik. diterapkan untuk perencanaan partisipatif bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah. adanya jaminan penyediaan anggaran bagi setiap gagasan atau rencana

7. 2. Berbasis Masyarakat memandang partisipasi sebagai tujuan (pemberdayaan) Mengutamakan pembangunan kapasitas dan ketrampilan masyarakat dukungan berupa rasa memiliki yang tinggi dari masyarakat terhadap rencana pembangunan yang dibuat. kendala dalam pelaksanaan model ini adalah keterbatasan pemilikan sumberdaya oleh masyarakat.

8. Strategi Memotivasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat 1. Masyarakat sebagai Konsultan Lokal 2. Masyarakat sebagai building block pembangunan: Mendorong terbentuknya organisasi berbasis komunitas Memfasilitasi peningkatan kemampuan organisasi masyarakat Memperkuat komunikasi dalam masyarakat. Pengembangan forum komunitas

9. Integrasi perencanaan program dan anggaran. Renstra SKPD (RASK  DASK) Musrenbang Kecamatan SSN –JPS - Penangulangan Kemiskinan

10. Manfaat monografi kecamatan untuk perencanaan pembangunan Dengan monografi kecamatan yang terpelihara dengan baik akurasi dan tepat- waktunya, perencanaan pembangunan akan semakin dipermudah dan partisipasi masyarakat akan semakin dapat didorong secara efektif

11. Hambatan dalam pelaksanaan pembuatan monografi: Kurangnya fasilitas untuk pembuatan monografi, antara lain seperti buku atau papan catatan yang memadai. Monografi yang ada tidak dimutakhirkan secara berkala, Kerjasama dari semua instansi yang terlibat dengan jenis data dan informasi yang akan dimuat dalam monografi belum berlangsung secara memadai. Kesepakatan antara semua instansi di lingkungan Pemerintah daerah untuk menjadikan monografi kecamatan sebagai sumber informasi dalam proses perencanaan instansi masing-masing belum berlangsung dengan efektif.

12. Identifikasi data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan kecamatan mengenai serangkaian hal sebagai berikut: Identifikasi karakteristik kecamatan dan potensinya, Analisis posisi kecamatan dalam pembangunan kabupaten/kota, dan desa/kelurahan, Konfirmasi arah pembangunan kecamatan, dan Identifikasi kebutuhan data untuk pembangunan kecamatan.

13. Hal-hal yang dapat dilakukan camat untuk pengumpulan informasi (di tk. Kec.): Menunjuk petugas khusus kecamatan yang menangani bidang pendataan dengan penyediaan anggaran yang memadai; Membangun “pusat data bersama” dari semua instansi yang ada di kecamatan. Menetapkan mekanisme hubungan kerja antara kecamatan dengan instansi lainnya dan antara kecamatan dengan desa/kelurahan dalam rangka pengumpulan dan pemutakhiran data. ( spt. penyelenggaraan forum pemutakhiran data tingkat kecamatan secara berkala) Melakukan publikasi data secara berkala, yang didistribusikan kepada instansi/unit penyedia data dan masyarakat.

14. Hal-hal yang dapat dilakukan camat untuk pengumpulan informasi (di tk. Desa/Kel.): Memfasilitasi peningkatan ketrampilan lurah/kades dalam bidang pendataan. Mendorong pemantapan peran kelurahan/desa sebagai “sub-pusat data bersama.” Mendorong perencanaan partisipatif di tingkat desa/kelurahan sebagai salah satu forum pengumpulan dan pemutakhiran data kecamatan.

15. Pengembangan monografi kecamatan untuk penyusunan basis data kecamatan Aturan umum untuk basis data adalah lakukan pencatatan secara tertulis di atas kertas sebelum memindahkan data tersebut ke dalam komputer. Persyaratan ini sebenarnya sudah dimulai dengan adanya monografi atau profil kecamatan. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah mengupayakan komputerisasi monografi atau profil kecamatan tersebut. Langkah awalnya dapat sederhana dalam bentuk pencatatan profil atau monografi ke dalam sebuah disket. Disket ini dikelola oleh satu petugas khusus kecamatan, digandakan dan dikirim ke Bupati/Walikota, instansi lain dan desa/kelurahan.

16. Perencanaan Partisipatif Kecamatan Dewasa Ini Pencermatan thd proses perencanaan pembangunan di kecamatan dewasa ini: Stakeholders, Proses, Substansi

17. Analisis stakeholders Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis stakeholders adalah: mengidentifikasi stakeholders utama: siapa yang akan menjadi penerima manfaat atau yang mungkin dirugikan? Apakah kelompok yang rentan (vulnerable groups) sudah teridentifikasi? Apakah pendukung dan penentang sudah terindentifikasi? Apa dan bagaimana hubungan antara stakeholders?

18. menilai kepentingan stakeholders dan dampak potensial perencanaan terhadap kepentingan tersebut: apa harapan stakeholders terhadap substansi yang direncanakan? Apa kemanfaatan yang cenderung diterima oleh stakeholders? Apa sumberdaya yang dapat dan mau disumbangkan oleh stakeholders? Apakah kepentingan stakeholders bertentangan dengan substansi yang direncanakan?

19. menilai pengaruh dan pentingnya stakeholders, terutama dengan mencermati pada setiap kelompok stakeholders tentang: kekuasaan dan status (politik, sosial, dan ekonomi); derajat organisasi; kontrol terhadap sumberdaya strategis; pengaruh informal (sebagai contoh hubungan pribadi); hubungan kekuasaan dengan stakeholders yang lain; dan arti pentingnya bagi sukses pencapaian tujuan yang direncanakan.

20. membuat bagan strategi partisipasi stakeholders dengan memperhatikan keterlibatan mereka sesuai dengan: kepentingan, pentingnya, dan pengaruh setiap kelompok stakeholders upaya-upaya khusus yang perlu melibatkan stakeholders yang tidak memiliki pengaruh, dan format partisipasi yang tepat di sepanjang proses perencanaan.

21. Proses Proses perencanaan yang dapat dicermati mencakup hal-hal seperti: gagasan dan kesepakatan tentang proses perencanaan, klarifikasi tujuan dan sasaran perencanaan, penilaian lingkungan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, identifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat kecamatan dan desa/kelurahan, formulasi rencana, dan penetapan atau kesepakatan dalam pengambilan keputusan.

22. dapat diperhatikan tentang cara-cara melibatkan masyarakat antara lain seperti: kontak informal, penggunaan media massa, publikasi, survei, lokakarya, komisi penasehat, dengar pendapat, pertemuan umum, dan simulasi. Pelbagai cara tersebut pada dasarnya akan berkaitan dengan tiga hal dalam rangka pembangunan partisipasi publik, yakni: penyebaran informasi, pengumpulan informasi, dan interaksi antara badan perencana dan publik.

23. Dalam penyebaran informasi, maka informasi yang perlu disebarkan antara lain adalah: informasi tentang keputusan yang sudah ada selama ini berkaitan dengan substansi yang direncanakan, informasi tentang diskusi yang sedang berlangsung (alternatif kebijakan), dan informasi tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kedua jenis informasi sebelumnya.

24. Informasi yang dikumpulkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan substansi yang direncanakan, baik yang berkenaan dengan basis data maupun yang berkaitan dengan kebijakan atau kepentingan setiap kelompok Sepanjang menyangkut interaksi antara badan perencana dan publik, perlu diperhatikan pelbagai bentuk interaksi yang dapat dikembangkan, antara lain: melalui perluasan debat atau urun rembuk, yakni dengan memaksimalkan penyebaran informasi. melalui keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat, dan melalui dorongan keterlibatan setiap anggota masyarakat.

25. Substansi Dalam hal substansi rencana pembangunan dapat dicermati hal-hal seperti: kesinambungan atau keterkaitan dengan hasil- hasil pembangunan sebelumnya, sumber pembiayaan pelaksanaan rencana, serta dampak dan manfaat substansi yang direncanakan pada kelompok-kelompok masyarakat.

26. Analisis kekuatan dan kelemahan proses perencanaan dewasa ini. dapat dicermati hal-hal sebagai berikut: Apakah perencanaan saat sekarang mencerminkan corak birokratis atau pemetaan berbasis masyarakat; Sampai seberapa besar pencerminan corak tersebut; Apakah kelompok masyarakat telah terlibat dalam proses perencanaan; Bagaimana derajat keterlibatan tersebut; apakah ada kelompok masyarakat yang terabaikan dalam proses perencanaan; Apakah ada pengaruhnya terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kualitas hasil yang dicapai.

27. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, camat dapat memetakan kekuatan dan kelemahan proses perencanaan yang diterapkan dewasa ini. Pemetaan ini terutama dikaitkan dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan.

28. Persiapan dan evaluasi penerapan perencanaan partisipatif di kecamatan Camat perlu mengkaji hal-hal sebagai berikut: Peran camat dalam perencanaan partisipatif. Persiapan penerapan perencanaan partisipatif. Penyusunan indikator untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan partisipatif.

29. Peran camat dalam perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif yang sesungguhnya berlangsung di tingkat desa/kelurahan. Pada tingkat desa/kelurahan, peran camat adalah sebagai fasilitator bagi efektifnya perangkat desa/kelurahan dan masyarakatnya dalam melaksanakan perencanaan partisipatif. Untuk ini, camat dapat menggunakan forum berkala tingkat kecamatan atau tingkat desa/kelurahan.

30. Pada tingkat kecamatan, camat akan lebih banyak memainkan peran sebagai koordinator, baik dalam merespons lebih lanjut rencana yang dibuat di desa/kelurahan maupun dalam mendorong pelaksanaan perencanaan partisipatif bagi program-program kecamatan di tingkat desa/kelurahan.

31. Persiapan penerapan perencanaan partisipatif. Dalam peran sebagai fasilitator, maka camat perlu melakukan langkah-langkah antara lain: mensosialisasikan dan menyepakati perlunya perencanaan partisipatif dengan perangkat pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan; mendorong pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan untuk merumuskan mekanisme perencanaan partisipatif yang mereka inginkan; merumuskan keterkaitan proses perencanaan tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan, termasuk aspek pendanaan. Pada gilirannya, juga perlu dirumuskan keterkaitan proses perencanaan tingkat kecamatan dengan tingkat kabupaten/kota, dan melakukan mediasi apabila terjadi konflik dalam proses-proses di atas (huruf a s/d c).

32. Dalam peran sebagai koordinator, maka camat perlu melakukan langkah-langkah antara lain: menginventarisasi program/kegiatan yang akan dilakukan di kecamatan, mengidentifikasi perangkat pemerintah yang berperan dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut, menginformasikan program/kegiatan tersebut ke tingkat desa/kelurahan dan mendorong perencanaannya sepanjang relevan, dan menjadikan rencana tingkat desa/kelurahan sebagai masukan utama penyusunan rencana tingkat kecamatan, termasuk koordinasi pelaksanaannya dengan instansi atau pihak lain.

33. Penyusunan indikator pelaksanaan monev perencanaan partisipatif Indikator tersebut dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Indikator kualitatif antara lain seperti: tumbuhnya keinginan untuk membentuk organisasi di tingkat komunitas, keinginan untuk dilibatkan dalam tahap pengambilan keputusan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menyusun dan melaksanakan rencana, dan munculnya keinginan masyarakat untuk mengambil inisiatif perencanaan pembangunan.

34. Indikator kuantitatif dapat berupa: jumlah rencana yang dibuat oleh masyarakat, jumlah dana masyarakat, jumlah pertemuan dan kehadiran (angota dan kelompok masyarakat) dalam proses perencanaan, jumlah tokoh masyarakat lokal yang memimpin penyusunan rencana dan pelaksanaannya. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sejauh mungkin menggunakan tehnik-tehnik yang menempatkan masyarakat lokal sebagai konsultan lokal.

35. Terima kasih