1. STRATEGI PERCEPATAN PENYEDIAAN IGD SKALA BESAR WILAYAH DARAT DAN PEMANFAATANNYA DIREKTORAT PENGUKURAN DAN PEMETAAN DASAR

2. Keterkaitan Peta Dasar Pertanahan dengan Program Strategis Kementerian ATR/BPN (1) Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan Fokus Perkaban No 25 Tahun 2015 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara) Sasaran: “Meningkatnya Kepastian Letak dan Batas-Batas Bidang Tanah dan Kepastian Angka Luasnya Yang Mendukung Proses Penegakan Hukum”. Kebijakan : “Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif” Program kegiatan utama : (1)penyiapan Peta Dasar skala besar, (2)pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sistematik lengkap, (3)publikasi dan integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah, (4)peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang bergeorefensi, dan (5)penyiapan model pendaftaran tanah stelsel positif.

3. Keterkaitan Peta Dasar Pertanahan dengan Program Strategis Kementerian ATR/BPN (2)

4. Fungsi Peta Dasar Pertanahan (1) Sebagai dasar bagi pemetaan bidang tanah untuk pembuatan peta pendaftaran Sebagai acuan dan kontrol dalam kegiatan pengukuran/ pemetaan. Letak dan bentuk bidang tanah tidak berubah.

5. Fungsi Peta Dasar Pertanahan (2) No Welfare No Economic Growth No Investment No Certificate No Map

6. Ketersediaan Peta Dasar di Indonesia (1) Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Geospasial, penyediaan peta dasar menjadi tugas dan kewenangan Badan Informasi Geospasial (BIG). Namun demikian, ketersediaan peta dasar skala besar yang dibutuhkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Kementerian ATR/BPN mendapatkan alokasi anggaran untuk ikut membantu pengadaan citra foto udara dan proses orthorektifikasi CSRT dengan berkoordinasi dengan BIG, meskipun dengan cakupan wilayah yang relatif tidak terlalu luas.

7. Ketersediaan Peta Dasar di Indonesia (2) Ketersediaan data dasar di luar kawasan hutan yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN cq. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan terdiri dari: Citra Satelit Resolusi Tinggi (raw data) = 49.871.764 hektar (76,79%) Foto Udara (digital)= 941.739 hektar (1,45%) Peta Dasar Pertanahan = 31.113.425 hektar (48,37%)

8. Ketersediaan Peta Dasar di Indonesia (3) NOKETERANGAN LUAS (HA) 1Daratan Indonesia 190,962,719 2Luas Wilayah Non Hutan 64,324,754 3 Stocktaking a. Foto Udara 941,739 b. PDP Skala 1:1.000 821,421 c. PDP Skala 1:2.500 21,999,131 4Citra Tegak BIG 17,616,886 5 Rencana Tahun 2018 a. Kontraktual - Kalimantan Barat 1,100,000 - Sulawesi Selatan 1,000,000 - Sumatera Selatan 1,000,000 b. Swakelola (Jateng dan Jabar) - Jawa Tengah 300,000 - Jawa Barat 340,000 6Akusisi LAPAN Citra Tahun 2017 Non Overlap 9,956,670 Kebutuhan Peta Dasar di luar Kawasan Hutan 21,845,577 Kebutuhan CRST di luar Kawasan Hutan (setelah dikurangi akuisisi LAPAN 2017) 11,888,907

9. Kebutuhan Peta Dasar di Indonesia TahunAnggaran yang Tersedia/Dibutuhkan (Rp.)Jumlah Hektar 201812,404,574,000 3,740,000 201915,890,000,000 3,500,000 20206,618,327,837 1,457,781 20216,618,327,837 1,457,781 20226,618,327,837 1,457,781 20236,618,327,837 1,457,781 20246,618,327,837 1,457,781 TOTAL61,386,213,18711,888,907 Perhitungan Pendekatan : Catatan : Volume dan Anggaran hingga tahun 2024 menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada; Lokasi pembuatan PDP belum dapat ditentukan karena : a.Menunggu Data CRST Lapan 2017 b.Diperlukan Koordinasi dengan BIG agar tidak terjadi overlap yang berakibat double anggaran c.Perlu mempertimbangkan usulan dari daerah yang membutuhkan untuk keperluan tertentu

10. Strategi Penyediaan Peta Dasar (1) Strategi penyediaan data dasar dilakukan dengan menindaklanjuti koordinasi dengan LAPAN selaku penyedia raw data CSRT, dan BIG selaku penyedia peta dasar. Selain itu, koordinasi internal dilakukan dengan direktorat jenderal teknis lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan peta dasar, antara lain Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

11. Strategi Penyediaan Peta Dasar (2) Sampai dengan akhir tahun 2019 diharapkan ketersediaan peta dasar sudah mencapai 75% wilayah non kawasan hutan. Untuk itu, rencana kerja sama yang akan dilakukan dengan LAPAN dan BIG pada tahun 2018 dan 2019, antara lain : 1.Mendapatkan raw data CSRT atau CSRST hasil akuisisi data terbaru dari LAPAN untuk melengkapi atau meng-update ketersediaan data dasar; 2.Mendapatkan CSRT yang sudah dilakukan orthorektifikasi dari BIG yang dapat digunakan sebagai peta dasar untuk kegiatan layanan pertanahan; 3.Melakukan koordinasi dengan BIG untuk menentukan lokasi obyek penyiapan peta dasar skala besar, terutama pada lokasi-lokasi obyek program prioritas nasional, misalnya 7 provinsi yang menjadi lokasi kerjasama dengan Bank Dunia (Prioritas : Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan seluruh Kalimantan lengkap dapat tersedia CSRT Tegak selambatnya 2019) dan lokasi kawasan prioritas penyiapan RDTR; 4.Melakukan kegiatan supervisi bersama terhadap pekerjaan-pekerjaan pemetaan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

12. TERIMA KASIH …