1. SESUAI PERPRES 16 TAHUN 2018 DAN PERMENDAGRI 130 TAHUN 2018 PENGADAAN BARANG/JASA KELURAHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. INHU

2. DASAR HUKUM PENDANAAN KELURAHAN Pengaturan dalam UU 23 Th. 2014 Pasal 230 1.Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. 2.Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan dalam UU 12 Th. 2018 Pasal 11 Ayat (17) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten /kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Ayat (18) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pengaturan dalam PP 17 Th. 2018 Pasal 30 1)Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3)Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Keiurahan lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran

3. KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

4. KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

7. 7 Pasal 16 Penyelenggara Swakelola Pelaku Pengadaan Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola