1. PENERAPAN SMK3 DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

2. DASAR HUKUM 1. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 2. PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya; 3.SKB Menaker dan Menteri PU No : 174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi; 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 5.Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum; 6.Peraturan Menteri PU No. 14/PRT/M/2013 Perubahan atas Peraturan Menteri PU Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

3. UNDANG UNDANG NO. 18 TAHUN 1999 Tentang JASA KONSTRUKSI Pasal 22 (2) huruf.l. : Kontrak Kerja Konstruksi sekurang-kurangnya mencakup uraian mengenai Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; Pasal 23 (2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Bintek k3 2012

4. PERATURAN PEMERINTAH NO: 29 TH. 2000 Tentang PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Pasal 17 : Kewajiban dan Hak Penyedia Jasa butir a : Menyusun dokumen penawaran yang memuat : a.rencana dan metode kerja, b.rencana usulan biaya, c.tenaga terampil dan tenaga ahli, d.rencana, dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja dan peralatan. Bintek k3 2012

5. PERPRES 54/2010 BESERTA PERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

6. Penjelasan Pasal 66 Ayat 5 1. 1.HPS DIGUNAKAN SEBAGAI: a. a.…. b. b.Dasar utk menetapkan batas tertinggi penawaran yg sah utk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yg menggunakan metoda Pagu Anggaran; Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya overhead yang meliputi antara lain biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja, keuntungan dan beban pajak.

10. BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA BUKU 01 TANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG) ………. 9. Isi Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi 9.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas: a. ……… g. Formulir RK3K 10. …… 11. 11.Pemberian Penjelasan 11.1 …………… 11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada peserta mengenai : a.......... l. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya; JKS-Bintek k3 2014

11. BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA 16. Dokumen Penawaran 16.1 …………… 16.2 Dokumen Penawaran pokok/utama paling kurang terdiri atas: a.......... g. RK3K; 17. Harga Penawaran 17.1 ………. 17.3 Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.

12. BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA 25. Pembukaan Dokumen Penawaran 25.1 …………… 25.8 Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan/pemenuhan Dokumen Penawaran yang meliputi : a.......... h. RK3K; 28. Evaluasi Penawaran 28.1 Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistem gugur JKS-Bintek k3 2014

13. BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA 28.14 Evaluasi Administrasi a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila : 1. 1.syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan dipenuhi/dilengkapi: a) ……….. f) RK3K 28.15 Evaluasi Teknis a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. …………….. c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 1) 1) ………… 2) 2)Penilaian persyaratan teknis, minimal dilakukan terhadap: a) ………….. f) RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3.

14. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (1) B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak 23. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) 23.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program K3 pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. 23.2. RK3K disusun paling sedikit berisi: a. a.Kebijakan K3 b. b.Organisasi K3 c. c.Perencanaan K3 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko K3 Pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya Sasaran dan Program K3 d. d.Pengendalian Operasional K3 e. e.Pemeriksanaan dan Evaluasi Kinerja K3 f. f.Tinjauan Ulang Kinerja K3

15. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK(2) 23.3 Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan; 23.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RK3K jika terjadi addendum kontrak dan peristiwa kompensasi; 23.5 Pemutakhiran RK3K harus mendapatkan persetujuan PPK; 23.6 Persetujuan PPK terhadap RK3K tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia

16. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK(2) 23.3 Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan; 23.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RK3K jika terjadi addendum kontrak dan peristiwa kompensasi; 23.5 Pemutakhiran RK3K harus mendapatkan persetujuan PPK; 23.6 Persetujuan PPK terhadap RK3K tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia 24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 24.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. Program Mutu; b. Rencana K3 Kontrak;

17. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK(3) 49. Perlindungan Tenaga Kerja 49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan personilnya untuk memenuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja.

18. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK(4) 49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 49.4Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

19. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK(5) 51. Asuransi 51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. a.Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lainnya yagn tidak dapat diduga; b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

20. BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK(6) 64. Harga Kontrak 64.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead termasuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lainnya serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi.

21. BAB XI SPESIFIKASI TEKNIK DAN GAMBAR 11. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metoda Pelaksanaan/Metoda Kerja a. a.Identifikasi bahaya harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja; b. b... c. c... d. d.Setiap metoda kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus diidentifikasi bahayanya, diuji efektifitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokal/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konsturksi dan pekerja/operator, maka metoda kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahahami oleh pekerja/operator; e. e.Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya harus dilengkapi dengan metode kerja, yang selamat dan aman. Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah, berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 m atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;

22. BAB XI SPESIFIKASI TEKNIK DAN GAMBAR a. a.…….. b. b.Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. diatas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifiikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metoda kerja/konstruksi tersebut telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku; c. c.… d. d.Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang K3 ditas harus mempunyai kemampuan melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap sebelum memluai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risio telah diidentifikasi dan dibeirkan tindakan pencegahan tehadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja; e. e.Setiap identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko, sebelum diterapkan harus ditinjau dan dievaluasi keandalan dan ketepatannya oleh Ahli K3 Konstruksi; f. f.Dalam melaksanakan identifikasi bahaya harus dilaksanakan oleh Ahli K3 Konstruksi/berkonsultansi dengan Ahli K3 Konstruksi.

23. PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1. 1.SATKER 2. 2.PPK 3. 3.ULP 4. 4.PENYEDIA JASA

24. PERAN SATKER Mengalokasikan Biaya Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk organisasi Pengguna Jasa pada DIPA Satuan Kerja, antara lain untuk: 1. 1.Penyediaan sarana dan prasarana K3 2. 2.Program pembinaan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU PERMEN PU No:05/PRT/M/ 2014 Pasal 15 Ayat d PERMEN PU No:05/PRT/M/ 2014 Pasal 15 Ayat d

25. BIAYA PENERAPAN SMK3 1.Penyiapan RK3K 2.Sosialisasi dan Promosi K3 3.Alat Pelindung Kerja 4.Alat Pelindung Diri 5.Asuransi dan Perijinan 6.Personil K3l 7.Fasilitas sarana kesehatan 8.Rambu-rambu 9.Lain-lain terkait pengendadilan risiko K3 PERMEN PU No:05/PRT/ M/2014 Pasal 20 Ayat 1 PERMEN PU No:05/PRT/ M/2014 Pasal 20 Ayat 1

26. RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3 SE MEN PUPR NO:66/SE/ M/2015 SE MEN PUPR NO:66/SE/ M/2015

27. RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3 SE MEN PUPR NO:66/SE/ M/2015 SE MEN PUPR NO:66/SE/ M/2015

28. RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3 SE MEN PUPR NO:66/SE/ M/2015 SE MEN PUPR NO:66/SE/ M/2015

29. RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3 SE MEN PUPR NO:66/SE/ M/2015 SE MEN PUPR NO:66/SE/ M/2015

30. RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3 SE MEN PUPR NO:66/SE/ M/2015 SE MEN PUPR NO:66/SE/ M/2015

31. PERAN PPK a)Menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk setiap paket pekerjaan konstruksi; b)Mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi; c)Dalam mengidentifikasi bahaya dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi, PPK dapat mengacu hasil dokumen perencanaan atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi; d)Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didalamnya memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU; PERMEN PU No:05/PRT/ M/2014 Pasal 16 Ayat a s/d f PERMEN PU No:05/PRT/ M/2014 Pasal 16 Ayat a s/d f

32. PERAN PPK e)Menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang didalamnya memuat ketentuan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU; f)Membahas dan mengesahkan RK3K yang disusun oleh Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan, atas dasar rekomendasi Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi; PERMEN PU No:05/PRT/ M/2014 Pasal 16 Ayat a s/d f PERMEN PU No:05/PRT/ M/2014 Pasal 16 Ayat a s/d f

33. PERAN POKJA a)Memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan memastikan bahwa biaya SMK3 telah dialokasikan dalam biaya umum. b)Apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU, maka Pokja ULP wajib mengusulkan perubahan kepada PPK untuk dilengkapi. c)Menyusun dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai kriteria yang didalamnya memuat: 1. Uraian Pekerjaan; 2. Potensi Bahaya; 3. Identifikasi bahaya K3; 4. Persyaratan RK3K sebagai bagian dari dok usulan teknis 5. Evaluasi teknis utk menilai pemenuhan persyaratan K3 yg tertuang dlm RK3K, dilakukan thp sasaran dan program K3 6. Mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi utk pekerjaan yg mempunyai potensi bahaya K3 tinggi dan dapat mensyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan 7. Melibatkan Petugas K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya K3 rendah. PERMEN PU No:05/PRT/ M/2014 PASAL 17 Ayat a s/d e PERMEN PU No:05/PRT/ M/2014 PASAL 17 Ayat a s/d e

34. PERAN POKJA d.Memberikan penjelasan pada saat anwijzing tentang potensi dan identifikasi serta menuangkan dalam berita acara aanwijzing tentang potensi dan identifikasi bahaya dari pekerjaan konstruksi yang akan dilelangkan. e.Menilai pemenuhan RK3K terkait dengan ketentuan dalam pelaksanaan Pemilihan Barang/Jasa PERMEN PU No:05/PRT/ M/2014 PASAL 17 Ayat a s/d e PERMEN PU No:05/PRT/ M/2014 PASAL 17 Ayat a s/d e

35. PERAN PENYEDIA JASA 1.Berhak meminta penjelasan kepada Pokja ULP tentang risiko K3 Konstruksi termasuk kondisi dan potensi bayaha K3 yg dpat terjadi pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing) atau pada waktu sebelum batas ahir pemasukan penawaran. 2.Menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran. 3.Apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang maka: a.Menyampaikan RK3K yg memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yg akan dilaksanakan pada saat persiapan pelaks pek konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM). b.Menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk setiap paket pekerjaan yg mempunyai Tingkat Potensi Bahaya Tinggi atau Petugas K3 Kontruksi untuk paket pekerjaan dg Tingkat Potensi Bahaya K3 Rendah. 4.Menghitung dan memasukan biaya penyelenggaraan SMK3 dlm harga penawaran sebagai bagian dari biaya umum. PERMEN PU No:05/PRT/ M/2014 PASAL 18 PERMEN PU No:05/PRT/ M/2014 PASAL 18

36. CONTOH PERHITUNGAN BIAYA K3

46. TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-72786108 Fax. 021.7266637