2. VD SE., MSi MANAJEMEN PERPAJAKAN

3. D E F I N I S I P A J A K………. PENGALIHAN SUMBER DARI SEKTOR SWASTA KE SEKTOR PEMERINTAH, BUKAN AKIBAT PELANGGARAN HUKUM, NAMUN WAJIB DILAKSANAKAN, BERDASARKAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN LEBIH DAHULU, TANPA MENERIMA IMBALAN LANGSUNG SECARA PROPOSIONAL, AGAR DAPAT MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN ( Sommerfeld, 1993)

4. SISTIM PERPAJAKAN GLOBAL INCOME TAXATION TERITORIAL INCOME TAXES KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK SISTIM PERPAJAKAN EQUITY CERTAINTY CONVENIENCE ECONOMY HORIZONTAL DAN VERTICAL

5. INCOME TAXATION UU PAJAK PENGHASILAN MENGENAKAN PAJAK ATAS SELURUH PENGHASILAN DARI SETIAP NEGARA DI SELURUH DUNIA (WORLD-WIDE INCOME)--ZAIN (2003) a GLOBAL INCOME TAXATION a TERITORIAL INCOME TAXATION UU PAJAK PENGHASILAN MENGENAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DALAM DAERAH YURISDIKSINYA (REGIONAL INCOME)--ZAIN (2003)

6. JENIS PUNGUTAN……. ENTITAS BISNIS PAJAK PENGHASILAN PBBPPN & PPnBMBEA MATERAI CUKAI BEA MASUK PAJAK DAERAH RETRIBUSI

7. PAJAK DAERAH…….

8. RETRIBUSI DAERAH…..

11. EMOTIONAL PERPAJAKAN + WAJIB PAJAK BERUSAHA MEMBAYAR PAJAK SEKECIL MUNGKIN + TAX DISCIMINATION + PRAKTIK TAX EVASION + TAX COMPLIENCE TIDAK TEGAS

12. MANAJEMEN PAJAK SARANA MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DENGAN BENAR, TETAPI JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR DAPAT DITEKAN SERENDAH MUNGKIN UNTUK MEMPEROLEH LABA DAN LIKUIDITAS YANG DIHARAPKAN (Lumbantoruan,1994) TUJUAN : k PENERAPAN KETENTUAN PERPAJAKAN SECARA BENAR k EFISIENSI LABA DARI SEKTOR PAJAK

13. SELF-ASSESMENT SYSTEM WP Menghitung Memperhitungkan Membayar Melaporkan SPT Tarip x DPP Pajak Terutang Pelunasan Pajak Kredit Pajak PT - KP PT < KPPT = KPPT > KP SKPKBSKPNSKPLB SKPKBT

14. TAX AVOIDANCE

15. TAX SAVING ¶ USAHA MEMINIMALISASI JUMLAH UTANG PAJAK YANG TIDAK TERMASUK DALAM LINGKUP PERPAJAKAN (Zain, 2003) · MENGHINDARI UTANG PAJAK DENGAN TIDAK MEMBELI ATAU MENJUAL YANG ADA PPN ATAU MENGURANGI JAM KERJA

16. TAX HEAVENS ¶ FASILITAS PAJAK YANG DAPAT DINIKMATI DENGAN ADANYA KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU · JUSTIFIKASI : + DOMISILI TIDAK ADA PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT + PAJAK HANYA DIPUNGUT UNTUK INTERNATIONAL TAXABLE EVENT + PERLAKUAN KHUSUS, MIS TAX HOLIDAYS ¸ EKSPANSI PASAR MELALUI PENDIRIAN KANTOR

17. TAX EVASION MANIPULASI SECARA ILEGAL ATAS PENGHASILANNYA UNTUK MEMPERKECIL JUMLAH PAJAK TERUTANG (Barr NA, 1997) PENYELUNDUPAN PAJAK YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG PAJAK (Anderson, dalam Zain, 2003) Termasuk……………..

18. KATEGORI TAX EVASION... IGNORANCE ( KETIDAKTAHUAN )  IGNORANCE ( KETIDAKTAHUAN ) ERROR ( KESALAHAN )  ERROR ( KESALAHAN ) MISSUNDERSTANDING ( KESALAHPAHAMAN )  MISSUNDERSTANDING ( KESALAHPAHAMAN ) NEGLIGENCE ( KEALPAAN )  NEGLIGENCE ( KEALPAAN )

19. TAX PLANNING ¶ TINDAKAN LEGAL PENGENDALIAN TRANSAKSI TERKAIT DENGAN KONSEKUENSI POTENSI PAJAK PAJAK YANG DAPAT MENGEFISIENSIKAN JUMLAH PAJAK YANG DITRANSFER KE PEMERINTAH. · TRANSAKSI TERKENA PAJAK DIUPAYAKAN DIKURANGI JUMLAH PAJAK ATAU DITUNDA SECARA LEGAL ¸ ASPEK FORMAL DAN ADMININISTRATIF p HUKUM PAJAK FORMIL p NPWP DAN NPKP, PEMBUKUAN, MEMBAYAR PAJAK p SELF ASSESMENT SYSTEM p PAYMENT SYSTEM ¹ ASPEK MATERIIL : OPTIMALISASI ALOKASI SUMBER DANA MANAJEMEN AGAR PEMBAYARAN PAJAK EFEKTIF

20. º HAL YANG PENTING : ¼ DOING THING RIGHT, DOING THE RIGHT THING AND WORK SMART a TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PERPAJAKAN a SECARA BISNIS MASUK AKAL a BUKTI PENDUKUNG MEMADAI (MIS. PERJANJIAN; FAKTUR; KEBIJAKAN AKUNTANSI) » PENGENDALIAN PAJAK (TAX CONTROL) a PERSYARATAN FORMAL DAN MARIIL a PENGENDALIAN PEMBAYARAN PAJAK

21. ENTITASBISNIS PERATURAN PEMERINTAH UU PERPAJAKAN KEP. MENKEU KEP. / SE DIRJEN PAJAK HUKUM PAJAK

22. TAX PLANNING TAX POLICY TAX LAW TAX ADMNST ENTITAS BISNIS STRUKTUR TAX PLANNING

23. TAX POLICY ¶ PAJAK YANG DIPUNGUT + PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PERORANGAN + PAJAK CAPITAL GAINS + WITHOLDING TAX (GAJI, DIVIDEN, SEWA, BUNGA, dst) + PAJAK IMPOR, EKSPOR DAN BEA MASUK + PAJAK UNDIAN / HADIAH + CAPITAL TRANSFER / TRANSFER DUTIES + BUSINESS LICENCE DAN TRADE TAXES · SIAPA SUBJEK PAJAK f BADAN USAHA VS PEMEGANG SAHAM ¸ OBJEK PAJAK DAN TARIF PAJAK ¹ SELF ASSESMENT SYSTEM & PAYMENT SYSTEM

24. TAX LAW f UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN + TIDAK MENGATUR SEMUA PERMASALAHAN PAJAK + KETENTUAN BERTENTANGAN DENGAN UU + PENYESUAIAN KEBIJAKAN TERTENTU f PERATURAN PEMERINTAH, KEPMENKEU, SE DIRJEN PAJAK + TIDAK MENGATUR SECARA TEKNIS f ANALISIS CELAH (LOOPHOLES) + PERBEDAAN TARIF PAJAK (TAX RATES) + KESEMPATAN PENGHEMATAN PAJAK + PERBEDAAN PERLAKUAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK (TAX BASE)

25. TAX ADMINISTRATION f PERSYARATAN ADMINISTRASI PAJAK + MENGHINDARI SANKSI ADMINISTRASI & PIDANA + PENGISIAN SPT DAN PEMBAYARAN PAJAK + PENGAWASAN IMPLEMENTASI TAX PLANNING

26. PELAKSANAAN TAX PLANNING f PRINSIP DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE f PEMECAHAN USAHA m BIAYA DAPAT DIKURANGKAN m PENGHASILAN TIDAK OBJEK PAJAK m PEMBENTUKAN ENTITAS BARU--HOLDING COMPANY f PENYEBARAN PENGHASILAN DAN BIAYA m ALTERNATIF KEBIJAKAN MANAJEMEN & AKUNTANSI f FAKTOR PAJAK m PENINGKATAN BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN m PERUBAHAN PENGERTIAN PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK f PRINSIP FORMULA PAJAK PENGHASILAN m UNSUR PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

27. FORMULA PAJAK PENGHASILAN

28. BIAYA DAPAT DIKURANGKAN ) BIAYA UNTUK MENDAPATKAN PENGHASILAN ) PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ) IURAN DANA PENSIUN YANG DISAHKAN MENKEU ) KERUGIAN PENJUALAN HARTA ) KERUGIAN SELISIH KURS ) BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ) BIAYA BEA SISWA, MAGANG DAN PELATIHAN ) PIUTANG YANG TIDAK TERTAGIH, syarat : a. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA b. DISERAHKAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) c. DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN d. MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG TIDAK TERTAGIH KEPADA DIRJEN PAJAK

29. PENGHASILAN TIDAK OBJEK PAJAK + BANTUAN ATAU SUMBANGAN + WARISAN + SETORAN TUNAI PENYERTAAN SAHAM DITERIMA BADAN + IMBALAN DALAM BENTUK NATURA + PENERIMAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI + DEVIDEN YANG DITERIMA BADAN, syarat : a. BERASAL DARI LABA DITAHAN b. BAGI PT, BUMN DAN BUMD PENERIMA DEVIDEN PALING RENDAH 25% DAN MEMPUNYAI USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM + IURAN PENSIUN + PENGHASILAN MODAL YANG DITANAMKAN + BAGIAN LABA YANG TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM + BUNGA OBIGASI DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA + PENGHASILAN YANG DITERIMA PERUSAHAAN VENTURA

30. PRINSIP TAXABLE & DEDUCTIBLE f MERUBAH DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE + BEBAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN MENJADI DAPAT DIKURANGKAN + PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK MENJADI BUKAN OBJEK PAJAK f ILUSTRASI !! PT. DHANA MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp10,000,000 RIBU DAN BEBAN KOMERSIAL Rp7,500,000 RIBU, TERMASUK KEBIJAKAN MENYEDIAAN DOKTER DAN OBAT-OBATAN SEJUMLAH RP180,000,000 RIBU

31. PENGHEMATAN PAJAK Rp54,000,000.00

32. Pemecahan usaha f PEMANFAATAN TARIF PAJAK + PERGESERAN PENGHASILAN AGAR TIDAK TERMASUK TARIF PAJAK TERTINGI (TOP RATE BRACKETS) + PENGHEMATAN TARIF PAJAK RATA-RATA + ILLUSTRASI !! LABA SEBELUM KENA PAJAK Rp450,000,000.00 ENTITAS DIPECAH MENJADI 2 BADAN HUKUM DENGAN MASING-MASING Rp225,000,000.00

33. f ENTITAS “ A “ f ENTITAS “ B “

34. Penyebaran penghasilan & biaya f PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGENAAN PAJAK + PENJUALAN SECARA ANGSURAN / KREDIT + PERPENDEK JANGKA WAKTU BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN + PEMBELIAN TUNAI MENJADI LEASING + BIAYA LEASING LEBIH BESAR PENYUSUTAN FISKAL f DIVERSIFIKASI USAHA PENUNJANG + PEMBENTUKAN ENTITAS BISNIS BARU MIS. PERUSAHAAN LEASING ATAU SEWA (RENTAL)