1. PENYAMPAIAN PROGRESS ANTARA Hotel Aryaduta Makassar, 02 Agustus 2018 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Jl. Pertanian No. 1 Kendari PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018

2. POKOK BAHASAN PENDAHULUAN TINJAUAN KEBIJAKAN RONA WILAYAH PERENCANAAN ANALISIS RP3KP

3. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Kebutuhan Dasar manusia yang mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Salah satu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Latar Belakang Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP dan Permenpera No. 12 Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan RP3KP Agar penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, maka diperlukan suatu pedoman umum yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan dapat mengantisipasi persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi akan terjadi pada periode tertentu atas dasar inilah, maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP mengacu pula pada Perda Prov. Sultra No. 15 Tahun 2016 ttg Penyelenggaraan PKP. PENDAHULUANPENDAHULUAN

4. Maksud, Tujuan  Penyusunan dokumen RP3KP dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan skenario pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatur dan menyelenggarakan kegiatan dibidang kawasan permukiman dan pembangunan & pengembangan perumahan, utamanya memfasilitasi, memediasi, membimbing serta melakukan pembinaan terhadap 2 (dua) atau lebih Kota/Kabupaten yang berbatasan serta Kewenangan PROVINSI dalam Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha (Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).  Dokumen RP3KP adalah suatu program kegiatan untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana untuk mendukung kebijakan stakeholders teknis dalam pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.  Penyusunan Dokumen RP3KP memuat penjabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan kawasan permukiman dan pembangunan & pengembangan perumahan berskala penzoningan wilayah yang selanjutnya akan menjadi acuan seluruh sektor terkait. PENDAHULUANPENDAHULUAN

5.  Tercapainya perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan yang terencana secara kelayakan teknis yang akan dijadikan panduan pembangunan prasarana dan sarana di kawasan perumahan dan pengembangan permukiman oleh pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan arahan pengembangan kebijakan RTRW Provinsi.  Teridentifikasi rencana pembangunan, dan kawasan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dalam skala pembangunan wilayah Provinsi pada kawasan perbatasan, kawasan wisata, dan kawasan kumuh.  Dukungan program serta kegiatan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas terkait dengan peran serta masyarakat. Sasaran PENDAHULUANPENDAHULUAN

6. Lokasi Pekerjaan PENDAHULUANPENDAHULUAN Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP ini secara administratif berada di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 kabupaten/kota.

7. Kedudukan RP3KP dalam Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan PENDAHULUANPENDAHULUAN Kedudukan dan jenis rencana tata ruang kawasan sangat perlu untuk dikaji dimana dapat memberikan gambaran tentang letak daripada produk tata ruang itu sendiri sebagai salah satu piranti hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang yang diarahkan dalam peraturan perundang-undangan yakni :  Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007,  UU tentang RPJPN 2005-2025 No. 17 Tahun 2007,  Undang-Undang tentang PKP No. 1 Tahun 2011. Keterkaitan perencanaan masing-masing tingkatan Rencana Tata Ruang Kawasan dapat digambarkan dalam proses perencanaan penyusunan RP3KP sebagaimana tercantum dalam skema/diagram.

8. Legalisasi/Kedudukan RP3KP dalam Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan PembangunanUU-PR (UU 26/2007) UU – PKP (UU 1/2011) UU RPJPN 2005 – 2025 (UU 17/2007) PP-RTRWN (PP 26/2008) PP-RTRWN (PP 15/2010) PP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PP NO. 14 / 2016) PERMEN PUPR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (PERMEN No 2/TAHUN 2016) PERPRES RPJMN 2015-2019 (PERPRES NO.2/2015) PERDA RTRW PROVINSI PERDA RTRW KAB/KOTA PERDA RDTR KAWASAN PERKOTAAN PERDA TTG PENCEGAHAN & PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VIII, Pasal 94, 96 dan 98) SK BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DOKUMEN RP3KP LAMPIRAN UU No. 23 / 2014 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH D. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman PEMERINTAH PUSAT Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 15 Ha atau Lebih PROVINSI Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai denagan dibawah 15 Ha PERMEN PUPR NO 12/2014 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN RP3KP DAERAH PROVINSI & KAB/KOTA RPJP & RPJMD PROVINSI mengamanatkan diturunkan diacu Keterangan : PERDA PROV. SULTRA NO. 15 / 2016 TTG PENYELENGGARAAN PKP

9. PENDAHULUANPENDAHULUAN

10. Perumahan Permukiman Lingkungan Hunian Kawasan Permukiman Kawasan Fungsi Lain/ Bukan Permukiman Pelayanan Sosial Kegiatan Ekonomi Jasa Pemerintahan Pusat Kws. Perkim Pusat Lingk. Hunian Pusat Permukiman Pusat Perumahan KAWASAN PERMUKIMAN adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU PKP pasal 1 angka 3 ) LINGKUNGAN HUNIAN adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman (UU PKP Pasal 1 angka 4) PERMUKIMAN adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU PKP Pasal 1 angka 5) PERUMAHAN adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni (UU PKP Pasal 1 angka 2) Perumahan mendukung Kawasan Fungsi Lain KAWASAN FUNGSI LAIN/KWS. BUKAN PERMUKIMAN Lingkungan Hunian Skala Besar/Kasiba Permukiman/Lisiba Perumahan Skala Besar SKEMA SATUAN UNIT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SESUAI UU NOMOR 1 TAHUN 2011

11. TINJAUAN KEBIJAKAN RPJP Prov. Sultra Tahun 2005 – 2025 SULAWESI TENGGARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025 Visi 1.Mewujudkan manusia Sulawesi Tenggara yang religius dan tangguh 2.Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis pada potensi daerah 3.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 4.Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan 5.Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif 1.Mewujudkan manusia Sulawesi Tenggara yang religius dan tangguh 2.Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis pada potensi daerah 3.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 4.Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan 5.Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif Misi Rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan rencana pembangunan Daerah Kabupaten dan Kota yang tercakup di dalamnya terintegrasi, terpadu, sinergis dan terarah sebagaimana tujuan pembangunan nasional dan daerah yang menjadi cita-cita bersama dalam kerangka pembangunan Sulawesi Tenggara. Tujuan

12. Memberikan kapasitas hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan 1. 2. 3. 4. Program Pembangunan Daerah Terkait Bidang Perumahan dan Permukiman TINJAUAN KEBIJAKAN

13. RPJM Prov. Sultra Tahun 2013 – 2018 MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING TAHUN 2013 – 2018 Visi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Pembangunan Ekonomi, Revitalisasi Pemerintahan Daerah, Memantapkan Pembangunan Kebudayaan Daerah serta, Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Pembangunan Ekonomi, Revitalisasi Pemerintahan Daerah, Memantapkan Pembangunan Kebudayaan Daerah serta, Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis. Misi TINJAUAN KEBIJAKAN

14. RPJM Prov. Sultra Tahun 2013 – 2018 (Tujuan dan Sasaran Bidang Perumahan) RPJM Prov. Sultra Tahun 2013 – 2018 (Tujuan dan Sasaran Bidang Perumahan) TINJAUAN KEBIJAKAN TUJUAN MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SASARAN PENINGKATAN JUMLAH PENYEDIAAN HUNIAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PEMUKIMAN

15. RPJM Prov. Sultra Tahun 2013 – 2018 (Kebijakan Perumahan) RPJM Prov. Sultra Tahun 2013 – 2018 (Kebijakan Perumahan) TINJAUAN KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kapasitas jumlah hunian melalui pembangunan perumahan swdaya, formal dan perumahan khusus; Renovasi perumahan tidak layak huni melalui bantuan stimulan Meningkatkan derajat kesehatan kawasan pemukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); Penataan kawasan permukiman perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman; Peningkatan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungannya melalui pembangunan gedung dan fasilitas umum.

16. RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara (Perda Provinsi Sultra No.2 Tahun 2014) Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Permukiman TINJAUAN KEBIJAKAN

17. RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara (Perda Prov. Sultra No. 2 Tahun 2014) Rencana Struktur Ruang No.Pusat-Pusat KegiatanLokasi 1Pusat Kegiatan Nasional (PKN)Kendari (I/B/1) 2Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)Baubau (I/B/1) 3Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Unaaha (II/B/1) Lasolo (II/B/1) Raha (II/B/1) Kolaka (II/B/1) 4Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) Pasarwajo (II/B/1) Wangi-Wangi (II/B/1) 5Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pomala, Langara, Usuku, Kasipute, Sikeli, Lasusua, Andoolo, Wanggudu, Perkotaan Buranga dan Sekitarnya, Tirawuta dan Laworo TINJAUAN KEBIJAKAN

18. Struktur Ruang

19. Pola Ruang

20. Kawasan Strategis

21. Potensi Bencana Alam

22. DATA PRIMER RONA WILAYAH PERENCANAAN Metode pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan survey lapangan untuk melihat kondisi eksisting di masing-masing wilayah guna memperoleh data tentang persepsi masyarakat. Adapun kajian data primer adalah sebagai berikut:  Sebaran Rumah, Perumahan dan Permukiman  Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh  Ketersediaan dan Kondisi PSU  Tipologi Perumahan dan Permukiman DATA KONDISI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

23.  Sebaran Rumah, Perumahan dan Permukiman Pola persebaran permukiman, secara jelas dipengaruhi oleh variasi pengguanaan lahan, kondisi topografi, ketinggian tempat dan faktor aksesibilitas daerah kondisi sosial ekonomi penduduk maupun fasilitas sosial ekonomi, yang dalam perkembangannya akan sangat mempengaruhi pola maupun perserbaran permukiman di suatu daerah. Oleh karena itu, pola persebaran dapat dilihat berdasarkan : 1.Permukiman Perkotaan adalah kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. 2.Permukiman Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. RONA WILAYAH PERENCANAAN

24.  Sebaran Rumah, Perumahan dan Permukiman RONA WILAYAH PERENCANAAN

25.  Sebaran Permukiman di Kota Kendari (Eksisting, 2018) RONA WILAYAH PERENCANAAN

26.  Sebaran Permukiman di Kota Baubau (Eksisting, 2018) RONA WILAYAH PERENCANAAN

27.  Sebaran Permukiman Prov. Sulawesi Tenggara (Eksisting, 2018) RONA WILAYAH PERENCANAAN

28.  Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Secara umum, daerah kumuh diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak huni : Adapun Penetapan Lokasi dan Luasannya sesuai dengan SK Bupati / Walikota yang terdiri dari 17 Kab/Kota yang ada di Prov. Sultra. RONA WILAYAH PERENCANAAN

31.  Ketersediaan dan Kondisi PSU Prasarana, Saranan, dan Utilitas Umum adalah : a)Jalan b)Air Bersih c)Sanitasi RONA WILAYAH PERENCANAAN  Tipologi Perumahan dan Permukiman Kondisi tipologi permukiman sangat penting untuk melakukan kajian analisis dan arahan pengembangan dan kawasan permukiman yang ideal. Kajian tipologi perumahan dan permukiman dalam RKP ini terbagi atas 4 (empat) yakni : 1)Perumahan didataran tinggi/pegunungan, 2)Perumahan di dataran rendah, 3)Perumahan pesisir dan 4)Perumahan pulau-pulau

32. DATA SEKUNDER Kajian aspek fisik dasar dalam pembahasan ini sangat penting, dimana menggambarkan tentang letak geografis dan pembagian wilayah secara administratif. Adapun kajian data sekunder adalah sebagai berikut :  Daya Dukung Wilayah  Potensi Sumber Daya Manusia  Prasarana, Sarana, dan Utilitas serta Pemakaman Umum  Potensi Sumber Daya Ekonomi RONA WILAYAH PERENCANAAN

33. NoKabupaten/Kota Luas Wilayah Presentas e km 2 % 1Buton1.212,993% 2Muna1.922,165% 3Konawe4.435,2812% 4Kolaka3.283,599% 5Konawe Selatan5.779,4715% 6Bombana3.0018% 7Wakatobi559,541% 8Kolaka Utara3.391,679% 9Buton Utara1.864,915% 10Konawe Utara5.101,7613% 11Kolaka Timur3.634,7410% 12Konawe Kepulauan867,582% 13Muna Barat1.022,893% 14Buton Tengah958,313% 15Buton Selatan509,921% 16Kota Kendari300,891% 17Kota Baubau2211% ∑Total38.067,70100% Tahun 2016, wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 wilayah kabupaten dan 2 kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi Luas wilayah Sulawesi Tenggara, adalah berupa daratan seluas 38.067,70 km 2. Administrasi RONA WILAYAH PERENCANAAN

34. Administrasi

35. . PENDUDUK/DEMOGRAFI  Berdasarkan proyeksi, penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 sebanyak 2.551.008 jiwa yang terdiri atas 1.282.324 jiwa penduduk laki-laki dan 1.268.684 jiwa penduduk perempuan.  Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Prov. Sultra mengalami pertumbuhan sebesar 2,06%.  Secara umum, penduduk laki - laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio sebesar 101,08. Jumlah Penduduk Prov. Sulawesi Tenggara per Kabupaten RONA WILAYAH PERENCANAAN

36. SEBARAN PENDUDUK

37. RONA WILAYAH PERENCANAAN

39. Peta topografi menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara umumnya memiliki permukaan tanah yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan telah banyak digunakan untuk usaha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 m dpl dan pada kemiringan tanah yang mencapai 40 derajat. Topografi RONA WILAYAH PERENCANAAN

40. Topografi

41. Kawasan Hutan

42. ANALISIS RP3KP Implikasi Bebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang Terhadap Pembangunan Kawasan Permukiman Implikasi kebijakan pembangunan dan tata ruang terhadap permasalahan PKP yang mungkin atau telah timbul adalah sebagai berikut: 1.Pada PKP lintas batas antar Kabupaten/ Kota  Arah kecenderungan perkembangan PKP mengarah pada pusat-pusat perkotaan  Kurangnya PSU PKP di daerah perbatasan antar Kabupaten/ Kota  Rendahnya kualitas bangunan permukiman di daerah perbatasan antar Kabupaten/ Kota  Pada PKP pendukung Kawasan Strategis Provinsi  Masih terdapat PKP yang berada pada kawasan lindung sempadan sungai  Kurangnya PSU PKP pendukung Kawasan Strategis di Kabupaten 2. Implikasi kebijakan pembangunan dan tata ruang terhadap kebutuhan program pembangunan dan pengembangan PKP :  Peningkatan fungsi kualitas dan kuantitas PSU  Mempersiapkan Kasiba dan Lisiba untuk menampung limpahan kebutuhan PKP terutama pada wilayah perkotaan dengan perkembanan yang pesat  Penegasan wilayah yang berstatus negative list  Pembangunan Rusunawa  Merancang sistem mitigasi bencana di wilayah permukiman

43. Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan yang Didasarkan pada Sebaran Daerah Fungsional Perkotaan dan Perdesaan Penentuan pusat-pusat kegiatan tersebut dengan kata lain akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan di masing- masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan terkait dengan sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan dapat diketahui bahwa pada wilayah lintas batas Kabupaten sebagian besar merupakan daerah-daerah perdesaan. Pusat-pusat kegiatan yang telah berkembang maupun akan dikembangkan akan berdampak cukup besar terhadap kecenderungan perkembangan ANALISIS RP3KP

44. Analisis Karakteristik Sosial Kependudukan Berikut beberapa faktor-faktor pendorong terjadinya migrasi di daerah asal : 1.Makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin sulit diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan dari pertanian. 2.Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin. 3.Adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal. 4.Tidak cocok lagi dengan adat, budaya dan kepercayaan di tempat asal. 5.Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi. 6.Bencana alam, baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit. Pola Migrasi dan Pola Pergerakan ANALISIS RP3KP

45. Analisis Karakteristik Sosial Kependudukan Berikut beberapa faktor-faktor penarik yang mendorong terjadinya migrasi :  Adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok.  Kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik  Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi  Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya : iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya.  Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota kecil. ANALISIS RP3KP

46. Analisis Karakteristik Sosial Kependudukan Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2038 ANALISIS RP3KP

47. Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038 ANALISIS RP3KP

48. Grafik Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2038 ANALISIS RP3KP

49. Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038 ANALISIS RP3KP

50. Analisis Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman  Identifikasi Permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah  Meningkatnya jumlah kekurangan rumah (backlog) dan rendahnya angka pemenuhan rumah, terutama bagi MBR.  Rendahnya kualitas perumahan.  Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang belum memadai.  Urbanisasi dan Mekanisme pasar perumahan yang kurang terkendali.  Luas permukiman kumuh yang cenderung meningkat.  Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan PKP.  Lemahnya jaminan kepastian bermukim (secure tenure).  Belum optimalnya informasi/data dasar PKP yang dapat memberi gambaran kondisi dan permasalahan PKP ditingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota.  Penyalahgunaan peruntukan lahan (pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah dibuat), yang seringkali menimbulkan masalah lingkungan. ANALISIS RP3KP

51. Data Backlog Rumah Analisis Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Backlog Sulawesi Tenggara Pada Tahun 2017 sebesar 129.901 ANALISIS RP3KP

52. Analisis Jumlah Kepala Keluarga (Proyeksi 20 Tahun) Jumlah Kepala Keluarga Sulawesi Tenggara pada Tahun 2038 Sebesar 869.522 KK ANALISIS RP3KP

53. Analisis Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman ANALISIS RP3KP

54.  Proyeksi Kebutuhan Rumah pada Tahun 2038 Analisis Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman ANALISIS RP3KP

55. Data Kawasan Kumuh Analisis Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman  Luasan kawasan kumuh di Sulawesi Tenggara mencapai 4.339,56 Ha yang tersebar pada 306 lokasi.  Dari beberapa Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah kawasan kumuh terbesar berada di Kota Kabupaten Buton Selatan yaitu 1.240,62 ha.  Sedangkan untuk luas kawasan kumuh terkecil terdapat di kabupaten Bombana 40,87 Ha.  Secara detail untuk kawasan permukiman kumuh yang berada di Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi tenggara dan tingkat kekumuhannya dapat dilihat pada tabel berikut. ANALISIS RP3KP

56. Luas Kawasan Permukiman Kumuh sesuai SK Bupati / Walikota versus Luas Permukiman Hasil Digitasi (yang masuk dalam Kewenangan Provinsi)

58. ANALISIS RKP

59. ANALISIS RP3KP Peta Kawasan Kumuh Kota Kendari

60. ANALISIS RP3KP Peta Kawasan Kumuh Kota Baubau

61. Analisis Kebutuhan Rumah dan Lahan dengan Pendekatan Perumahan Swadaya ANALISIS RP3KP

62. Analisis Kebutuhan Rumah dan Lahan dengan Pendekatan Perumahan Bagi Developer ANALISIS RP3KP

63. Analisis Kebutuhan Air PDAM ANALISIS RP3KP

64. Proyeksi Kebutuhan Listrik di Sulawesi Tenggara Pada Tahun 2038 sebanyak ANALISIS RP3KP

65. Analisis Proyeksi Sampah ANALISIS RP3KP

66. Proyeksi Kebutuhan Jalan ( peruntukan jalan rumah) di Sulawesi Tenggara Pada Tahun 2038 sepanjang 221.705 m ANALISIS RP3KP

67. Proyeksi Kebutuhan Drainase (peruntukan drainase rumah) di Sulawesi Tenggara Pada Tahun 2038 sepanjang 443.410 m ANALISIS RP3KP

68. SEKIAN DAN TERIMA KASIH Hotel Aryaduta Makassar, Agustus 2018 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Jl. Pertanian No. 1 Kendari