2. KEBIJAKAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI NASIONAL ASRIZAL TATANG Ketua Komisi Sertifikasi Disampaikan pada Acara Pelatihan Asesor Kompetensi BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

3. DATA PRIBADI NAMA : ASRIZAL TATANG TEMPAT/TGL LAHIR : SAWAHLUNTO PEKERJAAN : 1. DOSEN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (1983- skrg) 2. Anggota BADAN NASIONALSERTIFIKASI PROFESI (BNSP ) 2011- 2016 3. KETUA KOMISI SERTIFIKASI BNSP 4. KETUA PTUK BNSP ALAMAT : PERUM. POLITEKNIK – UI, BEJITIMUR DEPOK TELP/HP : 021-7774693 / 08161380135 EMAIL : asrizal.tatang@yahoo.co.id

4. Tantangan Tenaga Kerja Indonesia AEC ASEAN ECONOMICS COMMUNITY 2015 WTO + 130 negara 2020

5. Bea masuk turun ke 0% pada 2010 (kecuali CLMV pada 2015) Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk 8 jasa profesi Mendorong hubungan pasar modal dan pengembangan pasar saham. Mendorong dan melindungi investasi antar negara ASEAN atas dasar perlakuan Nasional. Mengijinkan saham asing sampai 70% Lima Aliran Bebas (Free Flow) Barang dan Jasa Dalam Implementasi AEC 2015

6. Sektor/Bidang Profesi Yang Sudah MRA Di ASEAN 4 MRA Kesehatan MRA Pariwisata MRA E-telecommunication MRA Logistik MRA Engineering MRA Architect MRA Land Surveying MRA Accountant

7. Sektor Prioritas Untuk AEC 2015 12 Sektor Prioritas Integrasi (PriorityIntegration Sector-PIS) A. PERDAGANGAN JASAB. PERDAGANGAN PRODUK 1. Healthcare6. Agro-based Products 2. Tourism7. Electronics 3. Logistic Services8. Fisheries 4. E-ASEAN9. Rubber based products 5. Air Travel Transport10. Textiles & Apparels 11. Automotive 12. Wood based Products

8. Sertifikasi kompetensi kerja Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. Profesi Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat Kompetensi Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. BEBERAPA ISTILAH DAN DEFINISI PBNSP 201 : 2014

9. DEFINISI (PBNSP 201 : 2014) Proses sertifikasi Kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda (mark). Persyaratan Sertifikasi Kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi. Pemohon sertifikasi Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi Peserta sertifikasi Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi

10. DEFINISI (PBNSP 201 : 2014) Asesmen Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. Uji kompetensi Tatacara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi Banding Permintaan oleh pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi, atau pemegang sertifikat untuk peninjauan kembali atas keputusan yang telah dibuat oleh lembaga sertifikasi profesi terkait dengan status sertifikasi yang mereka harapkan Skema sertifikasi Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

11. ARAH PENGEMBANGAN SDM INDONESIA PEMBANGUNAN DI BIDANG SDM KETENAGAKERJAAN PADA HAKEKATNYA DIARAHKAN TERWUJUDNYA TENAGA KERJA INDONESIA YANG KOMPETEN, BERDAYA SAING DAN MEMILIKI HARKAT, MARTABAT SERTA SEJAHTERA.

12. TIGA PILAR UTAMA PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI TIGA PILAR UTAMA PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI INDUSTRI LDP KKNI SKKNI COMPETENCY BASED TRAINING COMPETENCY BASED ASSESSMENT BNSP/ LSP

13. SELEKSISELEKSI PROGRAM KBK Sarana/Prasarana Tenaga Pendidik Biaya Manajemen PENDIDIKAN VOKASI TUKTUK SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (UU.20/2004, PERPRES.8/2012, PP.23/2004) AKREDITASI KKNI  SKKNI CALON PESERTA DIDIK LULUSAN NAKER KOMPETEN NAKER KOMPETEN SERTIFI- KASI SERTIFI- KASI NAKER PENGLAMAN NAKER PENGLAMAN BNSP  LSP Std.Itl.& Khs AKREDITASI BAN D U D I PPR.8/2012 PP.23/2004 UU 20/2004

14. KETERPADUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI MENGEMBANGKAN KOMPETENSI MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI MEMASTIKAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN PENERAPAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI PENDIDIKAN & PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI REGISTRASI/ LISENSI PROFESI LEMBAGA PENDIDIKAN & LEMBAGA PELATIHAN LSP OTORITAS KOMPETEN Sertifikasi pendidikan & Pelatihan Sertifikasi kompetensi Registrasi/lisensi personil SKKNI

15. SANDINGAN DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI DAN LSP PENDIDIKAN VOKASI DAN DIKLAT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MEMBANGUN KOMPETENSIMEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI MERUJUK PADA STANDAR ( SKKNI, SKK KHUSUS, SKK INTERNASIONAL ) KURIKULUM DAN SILABUS BERBASIS KOMPETENSI SKEMA SERTIFIASI ( KKNI, OKUPASI NASIONAL DAN KLASTER MODUL LATIH/AJAR BERBASIS KOMPETENSIPERANGKAT UJI KOMPETENSI (MUK) SARANA DAN PRASARANA YANG SESUAI DENGAN TUNTUTAN STANDAR KOMPETENSI TEMPAT UJI KOMPETENSI (ASSESSMENT CENTRE ) GURU/DOSEN/INSTRUKTUR YANG KOMPETEN ASESOR KOMPETENSI MANAJEMEN DIKLATSURVAILEN /PEMELIHARAAN KOMPETENSI PEMEGANG SERTIFIKAT

16. Memilih TUK 2 LSP PESERTA di TUK KOMITE TEKNIK TIM ASSESSOR KOMPETENSI MEMBENTUK 6 ASSESSMEN 4 PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI 8 SURVAILEN9 LAPORAN ASSESSMEN 5 MENUNJUK ASSESSOR 3 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 REKOMENDASI 7 SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI NASIONAL - ISO 17024 (GENERIK) PESERTA UJI KOMPETENSI

17. SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BNSP BNSP LSP ASESMEN Memiliki Sertifikat Kompetensi Memiliki Sertifikat Kompetensi Perusahaan Lembaga Diklat Masyarakat Lisensi Lulus Uji Peserta Uji Peserta Uji Penilaian Pengujian untuk bidang yang belum/tidak ada LSP nya Pasar Kerja

18. Siapa yang disertifikasi ? PESERTA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Apa yang diujikan ? STANDAR KOMPETENSI KERJA SKEMA SERTIFIKASI PERANGKAT/MATERI UJI KOMPETENSI ASESMEN PENGUJITEMPAT UJI KOMPETENSI

20. INFRASTRUKTUR SERTIFIKASI KOMPETENSI 1.KETERSEDIAAN STANDAR KOMPETENSI (SKKNI, SKK KHUSUS, SKK INTERNASIONAL) 2.SKEMA SERTIFIKASI (KKNI, OKUPASI NASIONAL, KLASTER) 3.PERANGKAT ASESMEN (MUK) 4.LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) 5.TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) 6.ASESOR KOMPETENSI

21. Standar Kompetensi  Standar Kompetensi:  adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Jenis standar kompetensi ◦ SKKNI : rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ◦ Standar internasional merupakan standar yang dikembangkan oleh organisasi standardisasi internasional. Standar Internasional dapat diperoleh untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan berlaku di seluruh dunia. ◦ Standar Khusus (Spesifik) merupakan standar yang dikembangkan oleh organisasi otoritas /mempunyai tugas di bidang standardisasi untuk dipergunakan secara khusus (spesifik) dan dipublikasikan secara formal bagi komunitas spesifik atau dalam bentuk jurnal.

22. SKEMA SERTIFIKASI Paket kompetensi (Pengetahuan, Skill dan Sikap Kerja) dan persyaratan spesifik (kriteria sertifikasi, metoda penilaian sertifikasi dan/atau survailen, dan kriteria utk pembekuan dan pecabutan sertifikat) yang berkaitan dengan kategori Kualifikasi leveling atau Jabatan (Okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.

23. J ENIS SKEMA SERTIFIKASI Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional Skema Sertifikasi berdasar Paket Kompetensi (cluster)

24. JENIS SKEMA SERTIFIKASI JENIS SKEMAURAIAN KKNI1.Bersifat Nasional 2.Jenjang Kualifikasi terdiri dari 9 Level 3.Setiap Level disusun dengan sejumlah Unit Kompetensi berdasarkan Deskripsi KKNI 4.Ditetapkan oleh Otoritas Kompeten OKUPASI atau JABATAN NASIONAL 1.Bersifat Nasional 2.Dapat berupa Jabatan Fungsional atau Struktural yang merujuk pada Standar Jabatan Nasional atau Internasional 3.Setiap Jabatan disusun dengan sejumlah Unit Kompetensi yang sesuai dengan Standar Jabatan Nasional atau Internasional 4.Ditetapkan oleh Otoritas Kompeten KLASTER1.Bersifat Kebutuhan Industri atau Organisasi Pengguna (lokal) yang bersifat Khusus pada suatu Industri 2.Setiap Klaster disusun dengan sejumlah Unit Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Industri 3.Ditetapkan oleh Komite Skema LSP bersama Industri Pengguna 4.Nama Skema Klaster tidak boleh sama dengan okupasi nas

25. PENAMAAN SKEMA SERTIFIKASI 1.Penamaan skema KKNI mengacu kepada jenjang dalam KKNI. Contoh : Level 2 Pada Tata Boga atau CERTIFICATE V IN FRONT OFFICE 2. Penamaan skema Okupasi Nasional mengacu kepada nama yang ditetapkan otoritas pembina sektor, atau kepada nama kemasan dalam SKKNI. Contoh : Front Office Supervisor 3.Penamaan skema klaster tidak boleh sama dengan nama skema KKNI atau skema okupasi nasional. Penamaannya dengan menggunakan nama pekerjaan. Contoh : Pemasangan lnstalasi listrik rumah tinggal

26. S2 S1 S3 Sekolah Menengah Umum 1 2 3 4 5 7 8 9 6 Profesi Spesialis D I D IV D III D II Sekolah Menengah Kejuruan Subspesialis AHLI TEKNISI/ANALIS OPERATOR Sertifikasi KKNI ( Perpres 08/2012 )

27. 1 23456 789 (alinea 1 disetiap level) (alinea 2 disetiap level) (alinea 3 & 4 disetiap level) (deskripsi umum)

28. PEMETAAN PENGETAHUAN BERBASIS KKNI

29. PEMETAAN KETERAMPILAN BERBASIS KKNI

30. PEMETAAN KEMEMPUAN MANAJERIAL BERBASIS KKNI

31. MEKANISME PENETAPAN KEMASAN KKNI 1.IDENTIFIKASI LEVEL/JENJANG KUALIFIKASI YANG TERDAPAT PADA STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA ATAU YANG DITETAPKAN OLEH INSTANSI PEMBINA SEKTOR 2.IDENTIFIKASI UNIT-UNIT KOMPETENSI YANG TERDAPAT PADA LEVEL/JENJANG KUALIFIKASI

32. KEMASAN SKKNI DALAM SKEMA KKNI (CONTOH) KUALIFIKASI : LEVEL II Pada Area Pekerjaan Pengolahan Miyak dan Gas Bumi

33. MEKANISME PENETAPAN KEMASAN OKUPASI NASIONAL 1.IDENTIFIKASI OKUPASI/JABATAN NASIONAL YANG TERDAPAT PADA STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA ATAU YANG DITETAPKAN OLEH INSTANSI PEMBINA SEKTOR 2.IDENTIFIKASI UNIT-UNIT KOMPETENSI YANG TERDAPAT PADA OKUPASI/JABATAN NASIONAL

34. KEMASAN SKKNI DALAM SKEMA OKUPASI (CONTOH)

35. MEKANISME PENETAPAN KEMASAN KLASTER 1.IDENTIFIKASI KLASTER ATAU JABATAN INDUSTRI YANG DIGUNAKAN OLEH INDUSTRI (PENGGUNA) YANG DITETAPKAN OLEH LSP (LEMBAGA SERTIFIKASI NASIONAL) 2.IDENTIFIKASI UNIT-UNIT KOMPETENSI YANG TERDAPAT PADA KLASTER YANG DIBUTUHKAN OLEH INDUSTRI PENGGUNA

36. KEMASAN SKKNI DALAM SKEMA KLASTER (CONTOH) NOKODE UNITJUDUL UNIT 1 KTL.IK02.118.01Memasang Instalasi Listrik Bangunan Sederhana ( Rumah Tinggal, Sekolah dan Rumah Ibadah ) 2 KTL.IK02.116.01Memasang Lampu Tanda (Lampu Lalu lintas, Papan Reklame, Lampu Kabut) 3 KTL.IK02.117.01Memasang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 4 KTL. IK02.101.01Merakit Dan Memasang PHB Penerangan Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah Ibadah) 5 KTL.IK02.108.01Memasang Sistem Pembumian KLASTER : PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN DAN DAYA FASA SATU

37. DOKUMEN SKEMA SERTIFIKASI Dokumen Skema Sertifikasi memuat : a. Latarbelakang b. Ruang Lingkup skema sertifikasi c. Tujuan Sertifikasi d. Acuan Normatif e. Kemasan / Paket Kompetensi  Jenis kemasan : KKNI / Okupasi Nasional / Klaster  Rincian Unit Kompetensi / Uraian Tugas f. Persyaratan Dasar pemohon sertifikasi g. Hak pemohon sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat – Hak pemohon – Kewajiban pemegang sertifikat h. Biaya Sertifikasi

38. LANJUTAN........ i. Proses Sertifikasi 1). Persyaratan Pendaftaran 2). Proses Asesmen 3). Proses Uji Kompetensi 4). Keputusan Sertifikasi J. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat k. Pemeliharaan sertifikasi/ survailen l. Proses Sertifikasi Ulang m. Penggunaan Sertifikat n. Banding

39. PERANGKAT ASESMEN /MUK Perangkat Asesmen berisikan prosedur, informasi dan instruksi bagi asesor/asesi terkait dengan penggunaan instrumen dan kondisi asesmen Perangkat Asesmen kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi harus disusun dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Perangkat asesmen dikembangkan oleh masing- masing LSP sesuai pedo man

40. TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah Tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP. Klasifiksi TUK : TUK di tempat Kerja TUK sewaktu TUK Mandiri

41. ASESOR KOMPETENSI Orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.

42. Persyaratan Asesor Kompetensi (PBNSP 201: 2014) 1.Kompeten di bidangnya 2.Memahami skema sertifikasi yang relevan; 3.Mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya; 4.Fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi; 5.Dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak.

43. NOKODE UNITJUDUL UNIT ASESMEN 1.P.854900.041.01 Merencanakan dan Mengorganisasikan Asesmen 2.P.854900.043.01Asesmen Kompetensi 3.P.854900.042.01Mengembangkan Perangkat Asesmen Kemasan Sertifikasi Asesor Kompetensi

44. FUNGSI DAN WEWENANG ASESESOR/MASTER/LEAD ASESOR KOMPETENSI (PBNSP 303 : 2013) URAIANFUNGSIWEWENANG ASESOR KOMPE TENSI Melaksanakan Proses Asesmen Kompetensi Memberikan Rekomendasi hasil asesmen kompetensi MASTER ASESOR KOMPE TENSI a.Sebagai Asesor dibidangnya b.Melatih untuk asesor kompetensi c.Mengkaji ulang dan merekomendasikan perbaikan pelaksanaan asesmen, mengembagkan pelatihan asesor dan pengembangan SKK Melaksanakan asesmen sesuai dengan bidangnya, Mengelola dan Melaksanakan pelatihan asesor kompetensi LEAD ASESOR KOMPE TENSI a.Memimpin pengelolaan asesmen b.Melaksanakan asesmen terhadap asesor kompetensi, Master asesor, dan Lead Asesor c.Menjaga konsistensi asesmen asesor kompetensi Memimpin pengelolaan dan melaksanakan asesmen asesor/Master/Lead Asesor kompetensi,,menjaga konsistensi asesmen kompetensi

45. PERSYARATAN ASESOR KOMPETENSI (PBNSP 303 : 2013) URAIANPERSYARATAN DASARPERSYARATAN SERTIFIKASI ASESOR KOMPETENSI 1.Memahmi Skema Sertifikasi 2.Memiliki kompetensi di bidang teknis. 3.Mengikuti pelatihan asesor kompetensi secara lengkap 4.Telah mempunyai bukti-bukti: a. 3 kali merencanakan asesmen. b. 3 kali mengembangkan perangkat asesmen. c. 3 kali melaksanakan asesmen (simulasi atau riil asesmen dibawah supervisi Master asesor). 1.Memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi sertifikasi kompetensi asesor kompetensi. 2.Mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi asesor kompetensi (FR. APL 01) 3.Telah menyatakan kompeten terhadap seluruh KUK pada unit-unit kompetensi asesmen dan melengkapi bukti-bukti kompetensi (FR.APL 02). 4.Lulus dalam asesmen/Uji Kompetensi asesor kompetensi. 5.Bersedia mengikuti program surveilan

46. SERTIFIKAT ASESOR, MASTER, DAN LEAD ASESOR KOMPETENSI (PBNSP 303: 2013) 1.Peserta yang telah mengikuti proses sertifikasi dan dinyatakan kompeten diberikan sertifikat kompetensi oleh BNSP 2.Asesor/master asesor/lead asesor kompetensi yang telah memiliki sertifikat BNSP dapat memperoleh kartu asesor/master asesor/lead asesor kompetensi yang merupakan tanda/identitas asesor/master asesor/Lead asesor kompetensi yang harus dimiliki/dibawa dalam melaksanakan asesmen. 3.Periode (masa berlaku) sertifikat/kartu asesor kompetensi, master asesor kompetensi dan lead asesor kompetensi adalah tiga tahun. Setelah periode tiga tahun, asesor/master asesor/lead asesor kompetensi harus melakukan sertifikasi ulang. 4.Selama periode masa berlaku sertifikat, asesor/master asesor/lead asesor kompetensi harus mengikuti program surveilan yang dilakukan oleh BNSP. 5.Ketentuan surveilan sesuai skema sertifikasi asesor/master asesor/lead asesor kompetensi yang ditetapkan oleh BNSP.

47. SURVEILAN ASESOR/MASTER ASESOR/LEAD ASESOR KOMPETENSI 1.SURVAILEN a. Survailen seharusnya bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan asesmen/Uji kompetensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BNSP. b. Survailen terhadap asesor/master asesor/ lead asesor kompetensi dilaksanakan melalui proses survailen yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Metode surveilan dapat mencakupi:  Uji Profisiensi,  Evaluasi rekaman dan portfolio kegiatan sesuai unit kompetensi profesi,  Asesmen/Uji Kompetensi kembali,  Evaluasi penilaian pemangku kepentingan, dan/atau  Witness ditempat kerja. c. Survailen dilaksanakan oleh PTUK yang ditunjuk oleh BNSP bekerjasama dengan LSP terkait, dan/atau oleh LSP lingkup asesor yang dilisensi oleh BNSP.

48. Lanjutan.... 2. Pelaporan a. Pemegang sertifikat asesor kompetensi, master asesor kompetensi dan lead asesor kompetensi harus membuat laporan rekaman kegiatan setiap 6 bulan pada bulan juni dan desember kepada BNSP. b. Laporan dapat dievaluasi sebagai salah satu bukti hasil surveilan. 3. Evaluasi a. Evaluasi seharusnya ditujukan sebagai tidak lanjut dari laporan yang sudah dibuat berupa analisa dan pengkajian terhadap kinerja asesor/master asesor/lead asesor kompetensi sesuai dengan ruang lingkup materi pelaporan. b. Hasil evaluasi berupa rekomendasi terhadap asesor/master asesor/lead asesor kompetensi yang dimonitor terkait dengan peninjauan terhadap kelayakan asesor/master asesor/lead asesor kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.

49. MEKANISME PERPANJANGAN SERTIFIKAT ASESOR KOMPETENSI MELALUI PROSES RCC ATAU UPGRADE URAIANPERSYARATAN DASARPROSES EVALUASI PERPABJANG ASESOR /MASTER/ LEAD ASESOR KOMPETENSI MELALUI RCC ( UTK STANDAR TAA KE TAA ) a.Menyerahkan Copy sertifikat asesor kompetensi b.Mengajukan permohonan perpanjangan ( APL 01 ) c.Mengisi asesmen mandiri (APL 02 ) d.Menyerahkan bukti penugasan sebagai asesor a.Dokumen ajuan dievaluasi oleh Master atau Lead Asesor b.Memiliki bukti hasil survaelen ( hasil Uji Profisisnsi dengan nilai diatas passing grade atau bentuk lain ) PERPANJANGAN ASESOR KOMPETENSI MELALUI UPGRADE ( UTK STANDAR BSZ atau MET AS KE TAA ) a.Menyerahkan Copy sertifikat asesor kompetensi b.Mengikuti training asesor untuk unit POA dan DAT c.Lulus training POA dan DAT d.Membuat POA dan DAT untuk satu unit kompetensi a.Mengajukan permohonan (APL 01) b.Menyatakan kompeten untuk ( asesmen mandiri ) utk POA dan DAT c.Dokumen di evaluasi oleh Master Asesor/Lead Asesor kompetensi

51. PROSES SERTIFIKASI ( PBNSP 201:2014) 1.PROSES PENDAFTARAN 2.PROSES ASESMEN 3.PROSES UJI KOMPETENSI 4.KEPUTUSAN SERTIFIKASI 5.PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT 6.PROSES SERTIFIKASI ULANG 7.PENGGUNAAN SERTIFIKAT, DAN LOGO 8.BANDING ATAS KEPUTUSAN SERTIFIKASI 9.KELUHAN

52. PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI PENDAFTARAN SERTIFIKASI TELAAH BERKAS PENDAFTARAN ? PESERTA SERTIFIKASI SERTIFIKAT KOMPETENSI TRAINING / OJT / OST PROSES UJI KOMPETENSI PROSES ASESMEN ? ? Y BK K K N ASESMEN

53. ASESMEN Bukti-bukti Kriteria Proses penilaian (pengumpulan bukti) kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan (standar atau kriteria ) yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

54. (1) Valid, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi pada dasarnya melakukan penilaian berdasarkan bukti-bukti yang terkini dan asli. (2) Reliabel, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi harus bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor yang berbeda. (3) Fleksibel, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan dengan metoda yang disesuaikan dengan kondisi peserta dan tempat uji kompetensi. (4) Adil, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi dalam penilaiannya tidak boleh membedakan / diskriminasi terhadap peserta, memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan prosedur dan tidak melihat peserta datang dari kelompok / golongan mana peserta berasal. PRINSIP - PRINSIP ASESMEN

55. Di dalam pelaksanaan sertifikasi, maka harus menjaga ketidakberpihakan, kerahasiaan dan keamanan.

56. ASESMEN BERBASIS KOMPETENSI 1.Fokus pada hasil 2.Penilaian bersifat individual 3.Tidak ada nilai presentase 4.Tidak ada perbandingan dengan hasil individu lain 5.Semua standar (persyaratan) harus dipenuhi 6.Proses berkelanjutan (mengarahkan pada pengembangan dan penilaian lebih lanjut 7. Penilaian hanya dibuat “kompeten” dan “belum kompeten”

57. MENCOCOKAN BUKTI DENGAN STANDAR MULAI DI SINI Bergeraklah ke kiri jika tidak mungkin Penilaian Kompetensi Pekerjaan Bukti kejadian alami Khusus dibuat untuk menghasilkan bukti Pengetahuan /pemahaman, misalnya pertanyaan lisan atau tertulis Test kinerja, misalnya test keterampilan/ praktek, proyek Sampel kerja di tempat kerja Kegiatan yang berlang sung di tempat kerja Gambar : Mutu bukti kompetensi pekerjaan

58. METODA DAN MUTU Dalam sistem penilaian berbasis kompetensi, berlaku dua perangkat peraturan yaitu berkaitan dengan : 1.Mutu metode penilaian yang berkaitan dengan Peraturan Metoda Penilaian : a. Transparansi b. Validitas c. Reliabilitas 2. Mutu bukti yang dinilai / dikumpulkan yang berkaitan dengan Peraturan bukti : a. Validitas b. Keaslian / Keautentikan c. Keterkinian d. Kememadaian / Mencukupi

59. PERATURAN BUKTI 1. Valid Semua bukti yang terkumpul memenuhi kriteria yang terdapat pada acuan pembanding (benchmark). Contoh : – memperhatikan elemen dan kriteria unjuk kerja – merefleksikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagaimana dikemukakan oleh unit kompetensi terkait – memperlihatkan penggunaan sebagaimana dikemukakan pada batasan variabel – mendemonstrasikan kinerja keterampilan dan pengetahuan yang digunakan, baik pada kondisi kerja real ataupun simulasi 2. Terkini (Current) Bukti yang dikumpulkan adalah bukti terkini. Contoh – mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi – memenuhi standar keterkinian

60. PERATURAN BUKTI (LANJUTAN) 3. Otentik (authentic) Bukti yang dikumpulkan adalah milik asesi sendiri. Contoh : – asesi pernah mengerjakan pekerjaan dimaksud – dapat diakui/diverifikasi 4. Memadai (Sufficient) Semua bukti dinyatakan cukup memenuhi kriteria yang terdapat pada acuan pembanding (benchmark). Contoh : – mendemonstrasikan kompetensi setiap saat – mendemonstrasikan kompetensi secara berulang – tidak berkurang kemampuan/persyaratan bahasa, literasi, numerasi

61. MENERAPKAN ATURAN BUKTI 1.Semua standar harus dinilai 2.Bukti harus secara jelas dan langsung terkait dengan standar 3.Bukti harus dihasilkan dari kondisi yang realitis menggunakan metode penilaian yang valid 4.Penilaian tidak boleh membawa tekanan kepada penilai/asesor maupun yang dinilai 5.Seberapa banyak bukti yang dibutuhkan