1. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Drs. EDDY SURYANTO, M.M.

2. LATAR BELAKANG
PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN ) MENJADI #38 (TAHUN )

3. DARI 2008-2009 ke 2013-2014 - KORUPSI MEMBURUK
10.7
19.3
DARI ke
- KORUPSI MEMBURUK
- KINERJA BIROKRASI MEMBAIK

4. EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA
SALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI
EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA
PERC: Political and Economic Risk Consultancy

6. Fakta tentang Tembok Besar China:
Dibangun pada masa Kaisar Qin Shi Huang SM
Pembangunan lebih dari 10 Tahun, dengan Panjang Km.
Tebal 4 – 13 M, dan Tinggi 7 – 16 M.
Dalam 100 tahun pertama, musuh berhasil masuk sebanyak 3 X.
Bukan dengan menghancurkan/merubukan temboknya, melainkan dengan cara Gratifikasi/ menyuap penjaga
GRATIFIKASI/SUAP

8. KASUS KORUPSI
2013 – 2014
ICW : – 2012
Data Kejaksaan, Kepolisian, KPK
Tahun
Jumlah Kasus
Jumlah Tersangka
2010
448
1157
2011
436 --
2012
402
2013
560
1271
Semester I
308
Sumber: Kompas, edisi 18 Agustus 2014

10. Masalah Korupsi Indonesia
Sumber :
Global Corrpuption Barometer (2013)
Skala 1 – 5
1 : berarti tidak korup sama sekali
5 : berarti sangat korup

11. BIROKRASI INDONESIA
Panjang, Berbelit dan Mahal

12. REFORMASI BIROKRASI .... untuk menjawab tantangan di masa depan

13. FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI
UU No. 25 Tahun 2009
Pelayanan Publik
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
BIROKRASI BERSIH, AKUNTABEL DAN MELAYANI
BIROKRASI EKSISTING
UU No. 30 Tahun 2014
Adminsitrasi Pemerintahan
UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara
UU No 5. Tahun 2014
Aparatur Sipil Negara

14. SASARAN REFORMASI BIROKRASI
8 Area Perubahan
Maraknya KKN
BERSIH
Bersih dari KKN
AKUNTABEL
Kapasitas dan Akuntabilitas Meningkat
MELAYANI
Pelayanan Publik yang Baik
Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Buruknya Pelayanan Publik

15. 8 AREA PERUBAHAN RB 1. Organisasi 2. Tatalaksana
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
1. Organisasi
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance
2. Tatalaksana
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
3. Peraturan Perundang-undangan
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
4. Sumber Daya Manusia Aparatur
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
5. Pengawasan
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
6. Akuntabilitas
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
7. Pelayanan publik
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
8. Mindset dan cultural Set Aparatur
8 AREA PERUBAHAN RB

16. Kerangka Pikir ZI menuju WBK/WBBM
Sasaran RB
Bersih:
Akuntabel:
Melayani:
Implementasi di Instansi
Program-program
Strategi Percepatan
Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penataan dan penguatan Organisasi
Penataan Tatalaksana
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Penguatan Pengawasan
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
PROGRAM-PROGRAM RB
Prioritas Program-program dan Kegiatan
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan Perundang-undangan
Sumber daya manusia aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan publik
Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
8 AREA PERUBAHAN
Quick Wins
Zona Integritas menuju WBK/WWBK

17. Peraturan MenPANRB Nomor 52 Tahun 2014
Mengapa diterbitkan PerMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkugan Instansi Pemerintah
Indeks Persepsi Korupsi
meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi masih berada di posisi terendah. Dipersepsikan korupsi masih tinggi di pemerintahan
Peringkat daya saing Indonesia
meskipun mengalami kenaikan (terakhir naik dari 50 menjadi 38 pada tahun 2013/2014) tetapi masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya
Inefisien birokrasi
most problematic factors di Indonesia
Peringkat Ease of Doing Business
berada jauh dibawah negara Asia  kualitas pelayanan yang rendah, proses yang lama dan tidak efisien (biaya tinggi)
LATAR BELAKANG
Diperlukan unit yang menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui penerapan ZI menuju WBK/WBBM
PENCEGAHAN

18. HAKIKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
Membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan K/L/Pemda
Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja K/L dan Pemda sebagai ZI Menuju WBK-WBBM

19. ZONA INTEGRITAS DEFINISI
predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

20. WBK/WBBM WBK WBBM KEMENTERIAN/LEMBAGA
Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar :
manajemen perubahan,
penataan tatalaksana,
penataan sistem manajemen SDM,
penguatan pengawasan, dan
penguatan akuntabilitas kinerja
WBBM
Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar:
penguatan pengawasan,
penguatan akuntabilitas kinerja, dan
penguatan kualitas pelayanan publik
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PIMPINAN ORGANISASI
UNT ESELON I
UNIT ESELON II
UNIT ESELON III
UNIT ESELON I
ZONA INTEGRITAS
ZONA INTEGRITAS

21. TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS
TETAPKAN UNIT KERJA YANG AKAN DIJADIKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
TETAPKAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI UNTUK UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS
PELAKSANAAN RENCANA AKSI
UKUR INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI
LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI
AJUKAN USULAN UNTUK DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN PANRB

22. PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN
Unit Kerja Percontohan
Penilaian TPI
Pemenuhan Indikator Hasil
Pemenuhan Indikator Proses
MEMENUHI SYARAT
MWBK
MWBBM
Reviu TPN Ya
Tidak
Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM
Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM

23. KERANGKA LOGIS PENILAIAN
PENGUNGKIT (60%)
HASIL (40%)
MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
PENATAAN TATALAKSANA (5)
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
PENATAAN MANAJEMEN SDM (15)
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10)
Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15)
Presentase penyelesaian
TLHP (5)
Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) (20)
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (20)
PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

24. SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH
Opini BPK “WTP”
Opini BPK “WTP” selama minimal 2 tahun berturut-turut
Nilai AKIP minimal “CC”
TINGKAT UNIT KERJA
Setingkat Es. I s.d Es. III
Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis
Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik
Mengelola sumber daya yang cukup besar
Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

25. SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal 75 85
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal
13,5
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal
3,5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal - 16

26. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
18 Kementerian
16 LPNK
2 Sekretariat/Lembaga Tinggi Negara
16 Provinsi
130 Kabupaten
36 Kota
14 Unit Kemenkeu
6 K/L
3 Provinsi
3 Kota
5 Kabupaten
36 Unit Kerja K/L
8 Unit Kerja Provinsi
10 Unit Kerja Kota
13 Unit Kerja Kabupaten
Pencanangan ZI
Pembangunan ZI di Unit Kerja
Evaluasi Unit Kerja WBK/WBBM
7 Unit WBK
7 Unit WBBM
Usulan WBK/WBBM sampai saat ini
67 Unit Kerja