1. Pertemuan #13 OVERVIEW UU KUP
Matakuliah : F0442 / Ketentuan Umum Perpajakan
Tahun : 2006
Versi : 1
Pertemuan #13 OVERVIEW UU KUP

2. Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
menerapkan kewajiban seperti NPWP/NPPKP Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Tata cara pembayaran pajak dan lain-lain dalam UU KUP.
menjelaskan kewajiban WP seperti NPWP/NPPKP, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Tata cara pembayaran pajak dan lain-lain dalam UU KUP.

3. Outline Materi
Review ulang secara garis besar point-point inti dari UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
Pembahasan kasus-kasus di lapangan.

4. DASAR HUKUM DAN DEFINISI PAJAK
Dasar hukum pemungutan pajak: adalah UUD’45 ps 23 ayat (2): “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”.
Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dpt ditunjukkan dan yg digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani:
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksanakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pe-ngeluaran umum berhubung dgn tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.
Kesimpulan:
Iuran rakyat kepada negara.
(Dapat Dipaksakan) Berdasarkan Undang-Undang.
Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung.
Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pemerintahan).

5. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Mendaftarkan diri utk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau melaporkan kegiatan usahanya untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
Menyelenggaraan Pembukuan dan atau Pencatatan.
Membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
Melaporkan kewajiban perpajakan dengan Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
Melayani proses Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh fiskus.

6. PENETAPAN DAN KETETAPAN
Jenis-jenis produk hukum Penetapan dan Ketetapan Pajak:
Surat Tagihan Pajak (STP).
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

7. PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
Jatuh tempo pembayaran utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding adalah 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
Tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo, maka akan diterbitkan Surat Teguran/Surat Peringatan. Jatuh tempo Surat Teguran 21 hari.
Dua puluh satu hari sejak diterbitkannya Surat Teguran dan utang pajak belum dilunasi maka diterbitkan Surat Paksa (SP). Jatuh tempo 2x24 jam.
Jika lewat masa jatuh tempo SP, utang pajak belum dilunasi mk diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
Jatuh tempo SPMP adalah 14 hari. Jika lewat masa jatuh tempo, utang pajak belum dilunasi mk diterbitkan Pengumuman Lelang.
Empat belas hari sejak Pengumuman Lelang, dilakukan Penjualan Sita Lelang.

8. PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
30 hari
7 hari
Surat Ketetapan
Jatuh Tempo
Surat Teguran
21 hari
2 x 24 jam
SPMP
Surat Paksa
14 hari
14 hari
Penjualan Sita Lelang
Pengumuman Lelang

9. PENYANDERAAN
Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebeba-san Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu (pembatasan fasilitas).
Syarat-syarat penyanderaan:
Utang pajak sekurang-kurangnya Rp ,-
Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya.
Dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
Tempat penyanderaan adalah tempat tertutup dan terasing dari masyarakat.
Penyanderaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyan-deraan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur.

10. KEBERATAN
WP dpt mengajukan keberatan hanya ke Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Keberatan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis pajak pada satu tahun pajak.
Keberatan diajukan terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.

11. BANDING
Banding adalah upaya hukum yg dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wajib Pajak dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

12. BADAN PENGADILAN PAJAK
UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP, pasal 27 dan pasal 27A.
Pasal 27 berbunyi ayat (1) dan (2) berbunyi:
WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara
Sebagian Pasal 27A berbunyi ayat (1) berbunyi:
Apabila permohonan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya … menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran … sampai dengan diterbitkan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

13. PROSES SEBELUM SIDANG Pengadilan Pajak Pemohon Banding/ Penggugat (WP)1 2 4 3 5 6
Pemohon Banding/
Penggugat (WP)
Terbanding/Tergugat
(Dirjen Pajak)
1 = Permohonan Banding (maks. 3 bulan)/Gugatan (maks. 14 hari/30 hari).
2 = Permintaan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan, maks. 14 hari.
3 = Surat Uraian Banding (maks. 3 bulan)/Surat Tanggapan (maks. 1 bulan).
4 = Menyampaikan salinan Srt Uraian Banding/Srt Tanggapan, maks. 14 hari
5 = Surat Bantahan (jangka waktu 30 hari).
6 = Menyampaikan salinan Surat Bantahan (jangka waktu 14 hari).

14. PEMBUKUAN
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur utk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak Berakhir (UU No. 6 Tahun 1983 stdtd. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 1 angka 26).
Dasar hukum kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah UU No. 6 Tahun 1983 stdtd. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 28 (1):
“Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menye-lenggarakan pembukuan”.

15. PEMBUKUAN
Merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang:
Keadaan harta.
Kewajiban.
Modal.
Penghasilan dan biaya.
Penjualan dan pembelian.
Harga perolehan dan penyerahan BKP/JKP.
Pembukuan wajib dilakukan oleh:
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia.
Wajib pajak badan.

16. PENGECUALIAN PEMBUKUAN
Dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib mela-kukan pencatatan adalah:
WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yaitu yang peredarannya kurang dari Rp pertahun.
WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan/atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT.

17. TUJUAN PEMBUKUAN/PENCATATAN
Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah:
Pengisian SPT.
Penghitungan penghasilan kena pajak.
Penghitungan PPN dan PPnBM.
Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.
Tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah:

18. PEMERISKSAAN PAJAK
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No. 6 Tahun 1983 stdtd. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 1 angka 24).
Dasar hukum pemeriksaan pajak adalah UU No. 6 Tahun 1983 stdtd. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 29 (1), yang berbunyi:
“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpakaan”.

19. TUJUAN PEMERIKSAAN Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah:
Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Tujuan pemeriksaan, terutama adalah untuk memperoleh/ mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk:
Menerbitkan SKPKB dan atau SKPKBT.
Menerbitkan SKPN.
Menerbitkan SKPLB.
Hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi perpajakan.

20. TUJUAN PEMERIKSAAN …(contd.)
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan jika:
SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yg telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi.
SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

21. JENIS DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Ruang Lingkup Pemeriksaan, terdiri dari:
Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak (dilakukan dengan cara lengkap dan/atau sederhana).
Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (dilakukan dengan cara sederhana)
Ditinjau dari segi pelaksanaan tugas, pemeriksaan pajak dibagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
Pemeriksaan Lengkap.
Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
Pemeriksaan Sederhana Kantor.

22. PENYIDIKAN PAJAK
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yg dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpul-kan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yg terjadi srta menemukan tersangkanya (UU No. 6 Tahun 1983 stdtd. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 1 angka 28).
Dasar hukum penyidikan pajak adalah UU No. 6 Tahun 1983 stdtd. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 44, 44A, dan 44B, yang berbunyi:
“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpakaan”.
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan diatur menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

23. TUJUAN PENYIDIKAN PAJAK
Tujuan Penyidikan Pajak adalah:
Untuk membuat terang tindak pidana perpajakan yang terjadi.
Guna menemukan tersangka.
Untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang digelapkan.
Kategori Tindak Pidana Perpajakan adalah:
Memenuhi rumusan UU KUP pasal 38 dan pasal 39.
Diancam dengan sanksi pidana.
Melawan hukum dan tindakan pidana di bidang perpajakan.
Yang dilakukan oleh seseorang atau badan atau yang mewakili.
Menimbulkan kerugian bagi negara.

24. WAKIL WAJIB PAJAK
Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili sebagai berikut:
Badan, diwakili oleh pengurus.
Pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
Badan dalam proses pembubaran/pailit, diwakili oleh orang atau badan yang melakukan proses pembubaran/pailit.
Warisan yg belum terbagi, diwakili oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurusi harta peninggalannya.
Anak yg belum dewasa atau orang yg berada dlm pengampuan, diwakili oleh wali atau pengampunya.
Orang pribadi atau badan dpt menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

25. LARANGAN BAGI PEJABAT
Setiap pejabat dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:
SPT, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan WP.
Data-data yang diperoleh dalam rangka pemeriksaan.
Dokumen dan atau data-data dari pihak ketiga yg bersifat rahasia
Dokumen dan atau rahasia WP sesuai peraturan yang berlaku.
Larangan ini juga berlaku bagi tenaga ahli yg ditunjuk Dirjen Pajak untuk membantu dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, seperti misalnya: ahli bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya.
Dikecualikan dari larangan ini adalah:
Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang di pengadilan.
Pejabat dan tenaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

26. UU KUP PASAL 38 Setiap orang karena kealpaannya (tidak sengaja):
Tidak menyampaikan SPT, atau
Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, shg dapat menimbulkan kerugian pd pendapatan negara.
Sanksi:
Dipidana dgn pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan
Denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

27. UU KUP PASAL 39 AYAT (1) Setiap orang dengan sengaja:
Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau mengguna-kan tanpa hak NPWP atau NPPKP, atau
Tidak menyampaikan SPT, atau
Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
Menolak untuk dilakukan pemeriksaan, atau
Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yg palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperli-hatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Sanksi: dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

28. SANKSI BAGI PEJABAT
Pejabat yg karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban mera-hasiakan sesuai UU KUP pasal 34, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 4 juta.
Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yg menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat merahasiakan sesuai UU KUP pasal 34, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 juta.
Penuntutan terhadap tindak pidana tersebut di atas hanya dapat dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar (delik aduan).

29. SANKSI BAGI PIHAK KETIGA
Pihak ketiga (bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi dan pihak ketiga lainnya) tidak memberi kete-rangan atau bukti, atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling lama Rp 10 juta.
Setiap orang yg dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 10 juta.

30. SESI TANYA JAWAB
TERIMA KASIH